Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan perkembangan terbaru proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam konferensi pers, Senin (29/12/2025).

Hingga kini, 22 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana masih berstatus tanggap darurat. Rinciannya, 11 kabupaten/kota berada di Aceh, delapan di Sumut, dan tiga di Sumbar.

Langkah Pemulihan dan Bantuan Korban Bencana

Pratikno menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mempercepat proses pemulihan pascabencana, termasuk distribusi bantuan untuk warga terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi makanan, obat-obatan, tempat penampungan sementara, serta pemulihan infrastruktur dasar.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pemulihan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan, sehingga aktivitas masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Menurut Menko PMK, tanggap darurat masih berlaku hingga kondisi benar-benar stabil.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, serta relawan lokal untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan efektif. Koordinasi lintas sektor ini penting agar distribusi bantuan merata dan masyarakat terdampak segera mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan.

Pratikno menambahkan, masyarakat juga diminta tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah daerah terkait lokasi rawan bencana. Dengan langkah koordinatif ini, diharapkan proses pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar dapat selesai lebih cepat, serta membantu warga terdampak kembali beraktivitas normal.

The post Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut & Sumbar Berlanjut appeared first on DuniaHeadline.

Pendekatan Persuasif TNI dalam Pembubaran Aksi Massa

Prajurit TNI AD Korem 011/Lilawangsa membubarkan aksi massa tersebut karena membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sepucuk senjata api jenis pistol serta senjata tajam jenis rencong. Freddy menjelaskan peristiwa tersebut bermula pada Kamis (25/12/2025) pagi hingga Jumat dini hari di Kota Lhokseumawe. Saat itu sekelompok masyarakat berkumpul, berkonvoi, dan melakukan aksi demo, sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi serta mengganggu sinyal umum masyarakat, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe, bersama personel Korem 011/LW dan Kodim 0103/Aceh Utara, untuk melakukan penyelidikan lokasi. Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dan pengamanan bendera guna mencegah eskalasi situasi.

Dasar Hukum dan Penanganan Senjata

TNI menegaskan pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal ini diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007.

Dalam proses pembubaran, aparat menemukan satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magazin, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Menurut koordinator aksi demo, kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum memverifikasi kebenarannya.

“TNI menyayangkan penyebaran video atau konten dengan narasi tidak benar yang mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan dan berpotensi memicu keresahan masyarakat,” ujar Freddy.

TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk mengurangi potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.

“TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Freddy.

The post TNI Bubarkan Aksi Massa Bendera GAM di Aceh Sesuai Hukum appeared first on DuniaHeadline.