Pertimbangkan Karakter Pekerja yang Bergantung di Jalan

Usulan tersebut disampaikan Appi—sapaan akrab Munafri—saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait distribusi BBM bersubsidi di Sulsel, Senin. Ia menilai pengemudi ojol memiliki aktivitas pergerakan yang sangat berbeda dibanding pengguna kendaraan pribadi. Bagi mereka, sepeda motor merupakan alat utama mencari nafkah dengan operasional harian yang intens.

Appi berpendapat, kebijakan pengendalian BBM yang diterapkan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi ojol justru akan membatasi ruang gerak mereka dalam menjemput penumpang maupun menjalankan layanan pengantaran. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menekan pendapatan mereka, apalagi di tengah dampak antrean panjang BBM yang kerap terjadi.

“Kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujarnya. Ia bahkan menganjurkan pemberian tanda pengenal khusus pada kendaraan ojol agar petugas di lapangan bisa membedakannya dengan kendaraan umum lain.

Mekanisme Pelaksanaan Harus Tegas agar Tak Salah Sasaran

Meski mendukung relaksasi, Appi menekankan pentingnya sinergi antara pihak Pertamina, Pemerintah Provinsi, pemilik SPBU, dan Satuan Tugas. Kebijakan khusus ini harus memiliki pedoman pelaksanaan yang rapi guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuhnya.

Verifikasi lapangan menjadi kunci agar fasilitas tersebut benar-benar dinikmati oleh para pengemudi ojol. Selain isu ganjil-genap, Appi juga menekankan kepada pihak Pertamina untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM bersubsidi di SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

The post Wali Kota Makassar Dorong Pengecualian Ganjil-Genap di SPBU untuk Ojol appeared first on DuniaHeadline.

Fokus Dorong Sektor Produktif dan Penyerapan Tenaga Kerja

Rizal menekankan bahwa sinergi antara bantuan jangka pendek dengan pembukaan lapangan kerja merupakan kunci utama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menghidupkan roda perekonomian di tengah kenaikan harga BBM.

Secara struktural, ia menyarankan pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja negara maupun daerah yang memiliki efek pengali (multiplier effect) besar, mendorong geliat investasi, serta memberi dukungan kuat kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri padat karya.

Mengingat lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia bergantung pada sektor UMKM, Rizal menilai bahwa menjaga likuiditas dan keberlangsungan aktivitas di sektor ini jauh lebih efektif untuk mempertahankan pendapatan masyarakat dibandingkan dengan sekadar memberikan bantuan bersifat konsumtif.

Bantuan Langsung Harus Tepat Sasaran

Meski demikian, stimulus jangka pendek tetap diperlukan, namun penerapannya harus lebih presisi. Pasalnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi melemahkan daya beli, terutama pada kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik.

“Inflasi Indonesia pada Mei 2026 telah menembus angka 3,08 persen (yoy) dan suku bunga acuan BI-Rate telah naik ke level 5,50 persen. Kondisi ini membuat ruang gerak konsumsi masyarakat semakin sempit akibat beban biaya hidup dan biaya kredit yang meningkat,” jelas Rizal.

Ia memberikan contoh bentuk stimulus yang dapat digulirkan, seperti penguatan bantuan sosial (bansos) bagi kelompok rentan serta perpanjangan insentif untuk sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan stabilitas harga pangan dan memberikan subsidi khusus untuk ongkos distribusi komoditas strategis. Menurutnya, langkah ini jauh lebih efisien dibandingkan memperluas cakupan subsidi energi, yang dinilai saat ini masih kurang tepat sasaran karena sekitar 20 persen rumah tangga berpendapatan tertinggi masih menikmati porsi besar subsidi energi.

Sebagai informasi, mulai 10 Juni 2026, harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi relatif stabil, dengan Pertalite tetap dijual Rp10 ribu per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

The post Tekanan BBM Meningkat, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus Ekonomi appeared first on DuniaHeadline.