Namun hal keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia turut berperan dan memiliki suara, bukan hanya sekadar menghadiri konferensi.

“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.

Mengenai iuran USD 1 miliar, Teddy menjelaskan dana tersebut diperuntukkan rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Ia menegaskan Indonesia belum pada tahap membayar.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujarnya.

Teddy menekankan diplomasi yang dilakukan Prabowo selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. Hal itu tecermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir.

Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujar Teddy.

Selain itu, keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pasca-penandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” ujarnya

The post Seskab Jelaskan Iuran Board of Peace Tak Wajib, RI Belum Bayar appeared first on DuniaHeadline.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian merupakan sejarah dan kesempatan penting untuk menghadirkan perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar menjadi peluang mencapai perdamaian di Gaza, Palestina,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan penderitaan rakyat Gaza perlahan berkurang seiring masuknya bantuan kemanusiaan. Kepala Negara berharap Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian di wilayah tersebut.

“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza berkurang, terus berkurang. Bantuan kemanusiaan masuk, saya sangat berharap Indonesia ikut serta,” ujarnya.

Komitmen Indonesia Dorong Perdamaian Gaza

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk berperan aktif menjaga ketertiban dunia dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik internasional, sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan upaya nyata untuk mengakhiri konflik Gaza–Israel. Pemerintah Indonesia berharap penandatanganan piagam Dewan Perdamaian dapat menjadi jalan menuju terwujudnya kemerdekaan Palestina.

“Ini langkah konkret penyelesaian konflik di Gaza. Partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan wujud langkah strategis, konstruktif, dan nyata dalam rangka mendukung Palestina merdeka,” kata Menlu Sugiono.

Peran Board of Peace dalam Rekonstruksi Gaza

Sugiono juga menyebut keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap diplomasi Indonesia. Pandangan Indonesia soal perdamaian dinilai konstruktif, sehingga Indonesia diundang secara khusus untuk bergabung.

Pembentukan Board of Peace sebelumnya telah didorong dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 2025, kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan di Mesir yang juga dihadiri Presiden Prabowo.

Badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau 20-Point Roadmap dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803. Resolusi tersebut turut mengatur pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Board of Peace memiliki mandat mengawal proses transisi, stabilisasi, serta rekonstruksi Gaza pascakonflik. Selain mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, BoP juga bertugas memastikan pemulihan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan.

Keanggotaan Board of Peace terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

“Bagi kita, solusi dua negara harus terjadi dan kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan. Board of Peace adalah alternatif yang bisa kita harapkan untuk mencapai itu,” pungkas Sugiono.

The post Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza appeared first on DuniaHeadline.