Hal itu disampaikan Menlu dalam sambutannya pada upacara penghormatan terakhir bagi almarhum yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin. Ia menyoroti peran Agus sebagai duta besar dalam memastikan terselenggaranya hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Filipina.

“Dalam kondisi kesehatan yang menurun beberapa waktu belakangan, beliau terus menunjukkan dedikasi dan semangatnya yang pantang menyerah untuk menjalankan tugas dan amanah yang diberikan,” kata Sugiono.

Ia menegaskan wafatnya Dubes Agus merupakan kehilangan besar atas seorang perwira dan diplomat yang teguh serta gigih membaktikan diri bagi bangsa dan negara.

Dedikasi dan Keteladanan Agus Widjojo

Sugiono juga menggambarkan almarhum sebagai sosok yang sangat “cair” dan bersahabat kepada semua pihak, khususnya selama bertugas di KBRI Manila. Di sana, Agus berinteraksi secara luas dengan para diplomat, mitra Filipina, serta diaspora Indonesia.

“Karena itu, kehilangan ini terasa begitu besar bagi kami, warga Kementerian Luar Negeri RI, dan juga umumnya bagi masyarakat Indonesia yang selama ini ‘disentuh’ dan berinteraksi dengan beliau,” ujarnya.

Menlu RI menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dubes Agus, sekaligus menegaskan komitmennya untuk meneruskan pengabdian yang telah dilakukan sepanjang hidup almarhum.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Filipina Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo meninggal dunia pada usia 78 tahun di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu malam (8/2), pukul 20.15 WIB.

Upacara Penghormatan dan Riwayat Pengabdian

Kementerian Luar Negeri RI menggelar upacara penghormatan, dengan peti jenazah almarhum diselimuti Bendera Merah Putih dan disemayamkan di tempat kehormatan di Ruang Bendera Gedung Pancasila.

Jenazah kemudian diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman dilaksanakan sesuai tata cara militer dengan Menteri Luar Negeri RI bertindak sebagai inspektur upacara.

Sebelum menjabat sebagai duta besar, Agus Widjojo mengabdi lama di TNI Angkatan Darat. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dari Fraksi TNI/Polri pada 2001–2003, serta menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI pada 2016–2022, sebelum dipercaya sebagai Dubes RI untuk Filipina.

Agus Widjojo merupakan lulusan AKABRI tahun 1970, satu angkatan dengan dua mantan KSAD, Subagyo Hadi Siswoyo dan Tyasno Sudarto. Agus adalah putra dari salah satu Pahlawan Revolusi Indonesia yakni Mayjen TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang gugur pada peristiwa G30S.

The post Menlu: Dubes Agus Widjojo teladan pengabdian hingga akhir hayat appeared first on DuniaHeadline.

Namun hal keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia turut berperan dan memiliki suara, bukan hanya sekadar menghadiri konferensi.

“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.

Mengenai iuran USD 1 miliar, Teddy menjelaskan dana tersebut diperuntukkan rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Ia menegaskan Indonesia belum pada tahap membayar.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujarnya.

Teddy menekankan diplomasi yang dilakukan Prabowo selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. Hal itu tecermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir.

Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujar Teddy.

Selain itu, keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pasca-penandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” ujarnya

The post Seskab Jelaskan Iuran Board of Peace Tak Wajib, RI Belum Bayar appeared first on DuniaHeadline.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian merupakan sejarah dan kesempatan penting untuk menghadirkan perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar menjadi peluang mencapai perdamaian di Gaza, Palestina,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan penderitaan rakyat Gaza perlahan berkurang seiring masuknya bantuan kemanusiaan. Kepala Negara berharap Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian di wilayah tersebut.

“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza berkurang, terus berkurang. Bantuan kemanusiaan masuk, saya sangat berharap Indonesia ikut serta,” ujarnya.

Komitmen Indonesia Dorong Perdamaian Gaza

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk berperan aktif menjaga ketertiban dunia dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik internasional, sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan upaya nyata untuk mengakhiri konflik Gaza–Israel. Pemerintah Indonesia berharap penandatanganan piagam Dewan Perdamaian dapat menjadi jalan menuju terwujudnya kemerdekaan Palestina.

“Ini langkah konkret penyelesaian konflik di Gaza. Partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan wujud langkah strategis, konstruktif, dan nyata dalam rangka mendukung Palestina merdeka,” kata Menlu Sugiono.

Peran Board of Peace dalam Rekonstruksi Gaza

Sugiono juga menyebut keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap diplomasi Indonesia. Pandangan Indonesia soal perdamaian dinilai konstruktif, sehingga Indonesia diundang secara khusus untuk bergabung.

Pembentukan Board of Peace sebelumnya telah didorong dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 2025, kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan di Mesir yang juga dihadiri Presiden Prabowo.

Badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau 20-Point Roadmap dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803. Resolusi tersebut turut mengatur pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Board of Peace memiliki mandat mengawal proses transisi, stabilisasi, serta rekonstruksi Gaza pascakonflik. Selain mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, BoP juga bertugas memastikan pemulihan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan.

Keanggotaan Board of Peace terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

“Bagi kita, solusi dua negara harus terjadi dan kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan. Board of Peace adalah alternatif yang bisa kita harapkan untuk mencapai itu,” pungkas Sugiono.

The post Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza appeared first on DuniaHeadline.

Giliran Asia Pasifik, Indonesia Siap Maju

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB digilir tahun setiap berdasarkan wilayah geografis. Tahun depan merupakan pergantian kawasan Asia Pasifik, sehingga Indonesia melihat peluang besar untuk maju.

“Proses pencalonannya masih terus berlangsung. Kami selalu berkonsultasi dan berkomunikasi secara intensif dengan negara-negara di grup Asia Pasifik agar Indonesia bisa maju menjadi Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Yvonne.

Indonesia telah mencalonkan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro , sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB. Jika terpilih, pencapaian ini akan menjadi sejarah baru karena Indonesia belum pernah menduduki posisi tersebut sebelumnya.

Komitmen Pemerintah Dorong Agenda HAM Global

Sementara itu, Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menambahkan bahwa posisi Presiden Dewan HAM PBB akan membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk mendorong agenda HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menteri HAM Natalius Pigai juga menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam merebut posisi strategi tersebut. “Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri dan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini: Kami akan menduduki jabatan presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai saat peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut target ini merupakan keinginan bersama. Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan pada pemilihan terakhir Oktober 2023 meraih 186 suara , tertinggi di antara negara kandidat. Bahkan pada tahun 2024, Indonesia sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB melalui Duta Besar Febrian Ruddyard.

The post Indonesia Siap Targetkan Kursi Presiden Dewan HAM PBB 2026 appeared first on DuniaHeadline.