Pesanan Mendadak Batal dan Dugaan Keterlibatan Perantara

Imam menceritakan, insiden ini bermula ketika ia dihubungi oleh seorang pria bernama Effendi pada 29 Juli 2026. Pada awalnya, pria tersebut hanya menanyakan ketersediaan stok buah. Namun, sehari berselang, Effendi memastikan untuk memborong 14 peti pisang Cavendish dengan nilai transaksi mencapai Rp 2,1 juta.

Bagi Imam, pesanan ini tidak bisa dijalankan secara mendadak. Pisang Cavendish membutuhkan waktu pemesanan beberapa hari sebelumnya karena melalui proses pematangan khusus. Apalagi, setelah barang tiba di tangannya, ia tidak bisa serta-merta membatalkan orderan dari pemasok.

Sayangnya, ketika buah sudah siap dikirim, Effendi justru mengabarkan bahwa pesanan dibatalkan lantaran dapur MBG tujuan sedang disuspend. Effendi berjanji akan mengalihkan pesanan ke dapur MBG lainnya, namun hingga batas waktu yang ditentukan tak ada kejelasan.

Merasa tidak enak, Imam mendatangi langsung lokasi dapur MBG yang disebutkan, yakni di kawasan belakang Mall Kartini, Bandar Lampung. Ia melihat aktivitas pengiriman masih berlangsung ramai di sana. Dari situ, ia menduga bahwa Effendi bukanlah bagian dari internal pengelola dapur, melainkan sekadar perantara atau calo. Meski begitu, ia mengaku tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan dugaannya tersebut.

Diselamatkan Netizen hingga Imbauan untuk Para Pelaku Usaha

Karena buntu di jalur hukum, Imam kemudian memcurahkan keluh kesahnya di media sosial Threads. Langkah ini ternyata membuahkan hasil positif. Banyak warganet yang turut membantu, ada yang membeli secara langsung, ada pula yang meminta pisang tersebut disumbangkan ke panti asuhan. Sisa stok yang belum terjual akhirnya ia antar sendiri ke berbagai kantor hingga habis.

Imam jujur mengakui bahwa dirinya juga memiliki andil kelalaian dalam insiden ini. Selama ini ia kerap memasok buah ke berbagai dapur tanpa kendala berarti, sehingga lengah saat menerima orderan dari orang yang belum dikenal.

Selain itu, ia juga menerima informasi dari warganet bahwa seseorang dengan nama yang sama diduga pernah melakukan modus serupa kepada pedagang lain dalam jumlah besar, meski informasi tersebut belum bisa diverifikasi secara independen.

“Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati menerima pesanan dalam jumlah besar, terutama dari pembeli yang belum dikenal,” pungkas dia.

The post Pesanan MBG Dibatalkan, Pedagang Buah di Metro Merugi appeared first on DuniaHeadline.

Harga Bersaing dan Ketersediaan Stok yang Terjaga

Rizal menjelaskan bahwa sidak serentak tidak hanya dilakukan di Jakarta, melainkan juga di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Riau, hingga Bali. Hasil pantauan menunjukkan bahwa stok beras premium, termasuk produk Punakawan dan Beefood Sentra, masih tersedia dengan aman.

Keberadaan beras Bulog di gerai ritel modern ini menjadi alternatif penting bagi masyarakat karena dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif. Sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), beras premium Bulog dijual seharga Rp 74.500 per kemasan 5 kilogram.

“Jadi, harganya cukup jauh ini (dibanding merek lain). Dengan Anak Raja saja bedanya Rp 20.000 (dijual Rp 94.500). Apalagi dengan Topi Koki, bedanya hampir sekitar Rp 50.000 lebih (dijual Rp 126.900),” ucap Rizal saat meninjau lokasi.

Dampak Kasus Beras Fortifikasi dan Rencana Penyesuaian Cadangan

Kewaspadaan Bulog terhadap stabilitas pasokan ini bukan tanpa sebab. Rizal mengaku mengawasi dengan ketat perkembangan pengujian Satgas Pangan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi. Meski penarikan produk tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Satgas Pangan, Bulog bergerak cepat agar tidak terjadi kepanikan dan kekosongan barang di rak retail.

“Kami khawatir dampak dari produk beras fortifikasi ini. Otomatis akan kami antisipasi jangan sampai kosong di pasaran. Kami cek, Alhamdulillah di ritel modern Radio Dalam ini ternyata masih ada beras Bulog,” jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog saat ini menggilas produksi sekitar 300 ton beras premium per hari secara nasional, dengan alokasi khusus untuk DKI Jakarta mencapai 21 ton per hari.

Ke depan, Rizal menyebut Bulog berencana melakukan strategi baru, yaitu mendorong pengalihan sebagian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjadi beras premium. Langkah ini diambil purely demi melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Kasihan kepada masyarakat kalau harganya sampai Rp 126.000 per 5 kilo, itu kan terlalu berat untuk masyarakat,” imbuh Rizal.

The post Bulog Pastikan Pasokan Beras Premium Tetap Aman appeared first on DuniaHeadline.

Hal tersebut disampaikan JK saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-XXXV di Hotel Claro, Makassar, pada Senin (3/8/2026). Menurutnya, kolaborasi ketiga elemen ini menjadi fondasi kokoh untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Tiga Pilar Ekonomi dan Keseimbangan Kebijakan

JK menjelaskan, sebuah negara yang ingin berkembang harus mengandalkan pemerintahan yang baik, pelaku usaha yang produktif, serta masyarakat yang berperan ganda sebagai konsumen sekaligus produsen.

“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026).

Masing-masing pilar memiliki tugas spesifik. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang pro-pertumbuhan, membangun infrastruktur, dan menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, pengusaha menjadi motor penggerak melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan industri, dan kontribusi pajak.

“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” jelas JK.

Ia menambahkan, keseimbangan hubungan antara negara dan pelaku bisnis sangat krusial. Pasalnya, tren ekonomi global saat ini menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi pasar bebas menuju kembali menguatnya intervensi pemerintah di berbagai negara. Meski setiap negara memiliki formulasi kebijakan yang berbeda, JK menegaskan bahwa harmonisasi antara pemerintah dan dunia usaha tetap menjadi kunci utama keberhasilan.

Tekanan Global hingga Dorongan Ekspor Daerah

Dalam forum yang sama, JK juga mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan multidimensi. Geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah dan Ukraina, berimbas langsung pada melonjaknya harga energi, membengkaknya biaya produksi, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional termasuk dengan China.

“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” imbuh JK.

Ancaman juga datang dari dalam negeri, seperti peningkatan utang dan defisit anggaran yang mesti dikelola dengan ekstra hati-hati. Tak ketinggalan, perubahan iklim seperti fenomena El Nino berpotensi menekan hasil pertanian yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.

Untuk menghadapi hal tersebut, JK mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada belanja pusat, melainkan agresif mendorong produktivitas sektor yang memiliki potensi ekspor. Ia mencontohkan komoditas unggulan luar Jawa seperti kopi, kakao, dan hasil laut yang masih sangat lapang untuk dikembangkan guna meraup pemasukan dolar AS.

“Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar,” terang JK.

Di penghujung penuturannya, JK memberikan catatan soal pengelolaan fiskal negara. Ia mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga efektivitas belanja. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara berlebihan justru berisiko memperlambat laju ekonomi, mulai dari terhambatnya pembayaran gaji pegawai hingga terpukulnya sektor konstruksi yang mengurangi lapangan pekerjaan.

The post JK: Negara Maju Terwujud Lewat Peran Aktif Masyarakat dan Pemerintah appeared first on DuniaHeadline.

Keputusan Tetap Berdasarkan Evaluasi Ekonomi Makro

Penetapan tarif pada bulan ini masih mengacu pada regulasi triwulan III periode Juli–September 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan menjamin kepastian bagi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas menegaskan bahwa tidak adanya kenaikan tarif ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional.

“Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik,” ujar Bahlil.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, pengkajian tarif bagi pelanggan nonsubsidi memang dilaksanakan setiap tiga bulan. Untuk periode triwulan III tahun ini, evaluasi mengacu pada parameter ekonomi makro pada Februari hingga April 2026, yang meliputi:

• Kurs: Rp16.959,32 per Dolar AS
• Indonesia Crude Price (ICP): 96,12 Dolar AS per barel
• Inflasi: 0,21 persen
• Harga Batubara Acuan (HBA): 70 Dolar AS per ton

Meski tarif dipastikan stabil, Kementerian ESDM tetap mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan penghematan dan menggunakan listrik secara bijak sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Rincian Tarif Listrik Agustus 2026

Berikut adalah daftar lengkap tarif listrik yang berlaku untuk bulan Agustus, dibagi berdasarkan kategori pelanggan:

Tarif Rumah Tangga Nonsubsidi

• 900 VA: Rp1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp1.699,53 per kWh

Tarif Subsidi

• 450 VA: Rp415 per kWh
• 900 VA (Subsidi): Rp605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

The post Tarif Listrik Agustus 2026 Tidak Naik, Cek Daftar Harga Subsidi dan Nonsubsidi appeared first on DuniaHeadline.

The post Harga Pertamax Turun, Ini Daftar Terbaru BBM Pertamina per 1 Agustus appeared first on DuniaHeadline.

Aturan Main dan Syarat Penukaran Uang Tidak Sah

Penarikan uang dari peredaran merupakan langkah rutin yang dilakukan BI. Tujuannya untuk menjaga kualitas uang yang beredar serta memastikan fitur keamanan pada uang kertas maupun logam selalu mengikuti perkembangan zaman.

Jika Anda menemukan uang lama tersebut, jangan panik karena penukaran masih bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama, penukaran hanya dilayani di Kantor Pusat BI (Jakarta) atau Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia (tidak bisa di bank umum). Kedua, Anda wajib membawa identitas diri asli seperti KTP. Ketiga, pastikan kondisi fisik uang masih bisa dikenali ciri keasliannya; uang yang hancur total karena terendam atau terbakar berisiko ditolak.

Khusus untuk uang logam, BI memiliki aturan baku: jika sisa fisik koin lebih besar dari setengah (1/2) ukuran aslinya dan keasliannya masih terbaca, Anda akan mendapat ganti sesuai nominal. Namun, jika ukurannya setengah atau kurang dari itu, maka tidak akan ada penggantian yang diberikan.

Deretan Uang Kertas yang Mendekati Tenggat Waktu

Ada dua kelompok besar uang kertas yang perlu diwaspadai. Kelompok pertama adalah uang kertas emisi tahun 1980-an yang dicabut pada 25 September 1995. Ini mencakup pecahan Rp100 (1984), Rp10.000 (1985), Rp5.000 (1986), Rp1.000 (1987), dan Rp500 (1988). Catatan penting: Untuk kelompok ini, masa penukaran di kantor BI daerah sudah ditutup sejak 1998. Anda hanya bisa menukarnya di Kantor Pusat BI Jakarta, dan batas akhirnya adalah 24 September 2028.

Kelompok kedua adalah Uang Rupiah Khusus (URK) bergambar sejarah yang dicabut pada 30 Agustus 2021. Ini meliputi URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI (1970) dengan berbagai nominal (Rp200 hingga Rp25.000), URK Seri Cagar Alam (1974 & 1987), URK Seri Save The Children (1990), dan URK Seri Perjuangan Angkatan ’45 (1990). Semua URK tersebut bisa ditukarkan di seluruh kantor BI hingga 29 Agustus 2031.

Ada pula URK lain seperti Seri 50 Tahun Kemerdekaan (1995) yang berlaku hingga 30 Agustus 2032, serta URK For The Children Of The World (1999) yang baru dicabut pada Januari 2025 lalu dan sempat ditukar hingga 31 Januari 2035.

Uang Logam Reguler hingga Koin Spesial (URK)

Untuk kategori logam, ada koin-koin lawas era 1960-an hingga 1970-an yang waktunya tinggal menghitung hari. Koin Dwikora tahun 1964 (pecahan Rp0,05; Rp0,10; Rp0,25; dan Rp0,50) beserta koin Rp2 (1970) dan koin Rp10 (emisi 1971, 1974, dan 1979) semuanya dicabut pada November 1996. Anda memiliki waktu hingga 14 November 2029 untuk membawa koin-koin ini ke BI.

Sementara itu, bagi masyarakat yang masih menyimpan uang logam keluaran tahun 1990-an yang sering digunakan untuk jajan dahulu, BI baru saja mencabutnya pada 1 Desember 2023. Pecahan yang dimaksud adalah koin Rp500 (emisi 1991 dan 1997) serta koin Rp1.000 (emisi 1993). Tenang saja, Anda masih punya waktu yang cukup lama, yakni hingga 1 Desember 2033, untuk menukarkan koin-koin tersebut di kantor BI terdekat.

The post Pecahan Uang Ini Tak Lagi Berlaku, Cek Cara Penukarannya appeared first on DuniaHeadline.

Relokasi ke Vietnam, Ribuan Buruh Otomotif Terancam PHK

Said Iqbal membeberkan bahwa dua pabrik penyuplai komponen otomotif asal Jepang berinisial PT J dan PT S berencana meninggalkan Indonesia. Kedua pabrik yang beroperasi di kawasan Pasuruan dan Mojokerto tersebut dikabarkan akan memindahkan lini produksinya ke luar negeri.

Alasan di balik rencana eksodus ini berkaitan dengan strategi diversifikasi perusahaan induk di Jepang yang ingin beralih ke produk kendaraan listrik (EV). Namun, para investor menilai iklim pengembangan mobil listrik di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan Vietnam yang tengah gencar memberikan insentif dan kebijakan pro terhadap pabrik EV.

“Di Indonesia rupanya pabrik mobil listrik dinilai tidak kompetitif, sementara Vietnam justru sedang mendorong kebijakan itu. Ini masih tahap diskusi awal, tapi kalau terealisasi dampaknya bisa menyeret ribuan pekerja ke jurang PHK,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

Menyikapi kabar tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini telah memerintahkan FSPMI untuk melakukan komunikasi dengan manajemen perusahaan guna memastikan hak-hak normatif pekerja tetap terlindungi. KSPI juga berencana melaporkan secara langsung ke Presiden Prabowo lantaran akar masalah ini berhubungan erat dengan kebijakan strategis kendaraan listrik di level pusat.

Macetnya Dana di Bank Bangkrut, Nasib 2.500 Pekerja Pabrik Kertas Terkatung-katung

Kasus pelik lainnya terjadi di pabrik bubur kertas PT Pakerin yang juga berlokasi di Mojokerto. Said Iqbal mengaku telah melakukan peninjauan langsung dan menemukan fakta bahwa 80 persen tenaga kerja perusahaan saat ini sudah dirumahkan dan berujung pada ancaman pemecatan terhadap 2.500 orang karyawan.

Sumber kelumpuhan operasional PT Pakerin bukanlah karena sepi pesanan, melainkan kasus keuangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, modal kerja perusahaan senilai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun tersangkut di Bank Prima yang baru saja dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Seharusnya dana segar itu dipakai untuk biaya operasional. Namun karena banknya dilikuidasi OJK, dananya kini tertahan dan sedang diurus oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan). Selama belum cair, pabrik tidak bisa berjalan dan upah pekerja tidak bisa dibayarkan,” jelasnya.

Parahnya, meski para karyawan sudah menyepakati opsi PHK dengan skema pesangon 1,75 kali lipat dari ketentuan undang-undang (misal masa kerja 1 tahun mendapat 1,75 bulan upah), rencana itu tetap tidak bisa dieksekusi. Pasalnya, perusahaan sama sekali tidak memiliki likuiditas untuk membayar pesangon tersebut.

Untuk menyelesaikan dead end ini, Said Iqbal tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar LPS bersedia mempercepat proses pencairan dana PT Pakerin yang terperangkap di Bank Prima.

The post Industri Otomotif RI Kehilangan Dua Raksasa Jepang appeared first on DuniaHeadline.

Meski demikian, posisi tersebut masih berada di bawah rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) yang sempat menyentuh Rp2.989.000 per gram pada akhir Januari 2026.

Harga buyback menjadi acuan pembelian kembali emas oleh PT Aneka Tambang Tbk berdasarkan ukuran 1 gram.

Buyback emas sendiri merupakan transaksi penjualan kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, emas batangan, maupun perhiasan. Umumnya, harga buyback lebih rendah dibanding harga jual emas pada hari yang sama.

Namun demikian, transaksi buyback masih dapat memberikan keuntungan apabila terdapat selisih yang cukup besar antara harga jual dan harga buyback.

Harga Emas Global Masih Jadi Penopang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi buyback.

Pergerakan harga buyback emas Antam dan harga emas Antam ukuran 1 gram diketahui sangat dipengaruhi oleh harga logam mulia di pasar global.

Sebelumnya, Goldman Sachs kembali menegaskan target harga emas mencapai US$5.400 per ons pada akhir 2026. Namun, lembaga investasi tersebut juga mengingatkan adanya potensi tekanan jangka pendek apabila investor terpaksa menjual aset likuid untuk memperoleh dana tunai saat pasar mengalami tekanan.

Pada akhir Januari lalu, ketika harga emas menembus rekor baru di atas US$5.000 per ons, analis Goldman Sachs yang dipimpin Daan Struyven dan Lina Thomas menaikkan proyeksi harga emas Desember 2026 menjadi US$5.400 per ons.

Menurut mereka, kenaikan proyeksi tersebut didorong keyakinan bahwa investor swasta masih akan mempertahankan emas sebagai instrumen lindung nilai terhadap risiko kebijakan makro global hingga akhir tahun.

Para analis juga menilai posisi lindung nilai terhadap emas saat ini berbeda dengan periode sebelumnya karena berkaitan dengan isu keberlanjutan fiskal global, sehingga cenderung lebih sulit berubah dalam waktu dekat.

The post Buyback Emas Antam Menguat 9,19% Hari Ini appeared first on DuniaHeadline.

Anggota komisi XI DPR RI, Said Abdullah mengatakan ada kemajuan penting setelah sistem Coretax dijalankan. Menurutnya kemampuan administrasi perpajakan menjadi lebih baik. Namun sejak awal pelaksanaan sistem IT Coretax terjadi beberapa kali kendala, dan itu terulang kembali saat ini.
Ia mengatakan seharusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji lalu lintas, dan berbagai uji teknis lainnya. Hal itu untuk memastikan bahwa sistem dijanjikan untuk dirilis dan disalurkan ke publik.

Kata Abdullah Soroti Kendala Teknis Coretax

Said Abdullah menyebut sistem perpajakan digital seharusnya mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan wajib pajak.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala teknis, mulai dari gangguan akses hingga proses administrasi yang dinilai belum optimal.

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan transformasi perpajakan digital berjalan stabil dan tidak membebani masyarakat.

“Kalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaanya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk laporan pajak menurun karena sistem yang di siapkan ada kendala,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Padahal menurut Said, saat ini penerimaan pajak menjadi tulang punggung penting. Pajak jadi penopang pembiayaan program program pemerintah, dan pembangunan.

“Kalau pemenuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, tentu penerimaan pajak juga akan menurun. Padahal kita menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak pada tahun ini karena faktor geopolitik yang berdampak pada kondisi ekonomi domestik,” jelasnya.

“Mengapa pemeliharaan tidak dilakukan pada malam hari. bukankah perbankan dunia juga kerap melakukan pemeliharaan sistem pada malam hari. bukankah itu protokol yang umum saja diberbagi instansi. Atau hal ini bukan soal sistem pemeliharaan, tetapi memang sistemnya memang ada kelemahan, dan tidak ada rencana kontijensi yang disiapkan, atau rencana kontijensinya belum memadai,” sambungnya.

Ia pun berharap Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang.

Said mengatakan pada hari ini, 30 April 2026 adalah hari terakhir lapor SPT. Masih ada 3,3 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT, meskipun telah ada perpanjangan satu bulan dari seharusnya 31 Maret 2026.

“Kalau sistemnya eror, mereka terkendala lapor SPT, dan kalau tidak lapor SPT sejumlah sanksi telah menanti. Kalau sistemnya yang eror tentu tidak sepenuhnya salah mereka,” ungkapnya.

Ia pun berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT. Menurutnya, kalau SPT pajak wajib badan bisa sampai 31 Mei 2026, maka tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak pajak perorangan.

“Agar kebijakan strateginya maksimal, penerimaan pajak bisa sesuai target, kebijakan teknisnya pakai coretax. Bila coretax bermasalah, jangan sampai mengganggu target kebijakan strategi, jadi sebaiknya mundur, Ditjen Pajak mengatur saja teknis waktunya, agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta, dan membantu penerimaan negara,” tutupnya.

The post DPR Desak DJP Tingkatkan Kinerja Sistem Coretax appeared first on DuniaHeadline.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.27/2026 yang mengatur tata kelola anggaran OJK agar lebih terintegrasi dengan APBN dan diawasi lebih ketat.
Dalam aturan ini, sumber pendanaan OJK kini berasal dari kombinasi dana APBN (rupiah murni) dan pungutan sektor jasa keuangan (PNBP). Penyusunan anggaran harus melalui koordinasi dengan Kemenkeu dan persetujuan DPR.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Trioksa Siahaan, menilai kebijakan ini positif dari sisi tata kelola dan akuntabilitas, namun efek finansialnya terhadap industri perbankan relatif terbatas.

“Secara teori, penurunan pungutan bisa menekan cost structure bank, tetapi belum tentu berdampak pada penurunan bunga kredit karena sangat bergantung pada cost of fund dan risiko kredit,” ujarnya kepada duniaheadline.com, Senin (27/4/2026).
Trioksa menambahkan, dampak terhadap profitabilitas bank juga ada, tetapi dalam skala yang kecil sehingga tidak akan mengubah peta industri secara signifikan.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank, Ganda Raharja Rusli. Ia menjelaskan bahwa saat ini iuran tahunan OJK yang dikenakan kepada perbankan berada di kisaran 0,045% dari total aset bank per tahun.

Menurutnya, jika ke depan terdapat pengurangan atau penghapusan iuran tersebut, hal itu tentu akan meringankan beban biaya perbankan. Pasalnya, selain membayar pajak penghasilan, bank juga memiliki kewajiban lain seperti premi ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Pengurangan iuran OJK akan membantu dari sisi biaya. Di sisi lain, ini juga bisa meningkatkan independensi OJK karena sumber pendanaannya tidak hanya berasal dari objek yang diawasi,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kontribusi iuran OJK terhadap total biaya operasional bank sebenarnya relatif kecil. Karena itu, dampaknya terhadap struktur biaya, termasuk penentuan suku bunga kredit, dinilai tidak signifikan.
“Iuran ini tidak terlalu berdampak pada keseluruhan biaya operasional maupun pricing kredit, serta tidak banyak memengaruhi profitabilitas dan efisiensi industri,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Bob T. Ananta, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan regulator terkait perubahan skema pendanaan OJK.

“Kami siap menjalankan ketentuan yang berlaku dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara bisnis BSI tetap optimistis terhadap prospek industri ke depan, seiring meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Hal ini didukung oleh akselerasi digital, penguatan produk, serta basis nasabah yang terus bertumbuh.

The post Industri Bank Respons Skema Baru Pendanaan OJK dari APBN appeared first on DuniaHeadline.