Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya sudah membahas rencana pengisian jabatan yang telah ditinggalkan Thomas Djiwandono. Namun, keputusan nama yang menggantikan jabatan Wamenkeu belum juga diputuskan hingga Rabu (4/2/2025) malam.

“Kalau rencananya ada tetapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono,” ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Posisi Wamenkeu Masih Kosong

Sebelumnya, posisi Wamenkeu itu masih kosong sejak ditinggalkan Thomas yang resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (27/1/2026).

Dalam catatan Bisnis, sempat tersiar kabar sosok pengganti Thomas di Wamenkeu tak lain Juda Agung. Dia merupakan mantan Deputi BI yang mengundurkan diri sebelum Thomas dipilih melalui proses fit and proper test oleh DPR RI. Bahkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik rumor yang beredar tersebut.

Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

“Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat,” ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Prabowo Lantik Adies Kadir Jadi Hakim MK

Selain posisi Wamenkeu, Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada reshuffle kabinet kali ini.

“Nanti sore akan ada agenda untuk Hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, yang kemarin sudah diputuskan di apa namanya? sidang paripurna,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan eks Wakil Ketua DPR RI itu nantinya bakal mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia telah menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

“Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi,” ujar Habiburokhman.

The post Prabowo Gelar Reshuffle Kabinet di Istana Sore Ini appeared first on DuniaHeadline.

“Ya saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Sebagai satu bangsa, menurut dia, seluruh masyarakat Indonesia perlu ikut merasakan duka yang mengalami korban bencana alam, meskipun momentum pergantian tahun biasanya identik dengan perayaan.

“Sebagai satu bangsa, tentu ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana, dan kita harus ikut merasakan kondisi tersebut, meskipun bertepatan dengan pergantian tahun,” ujarnya.

Pemerintah Nilai Imbauan Kepala Daerah Sudah Tepat

Prasetyo menilai langkah para kepala daerah yang mengimbau warganya untuk tidak menyalakan petasan dan kembang api merupakan kebijakan yang tepat dan patut diapresiasi.

“Kalau kami berpendapat, apa yang disampaikan kepala-kepala daerah itu sudah benar,” tegasnya.

Ia menambahkan, empati sosial menjadi hal penting yang perlu dikedepankan di tengah situasi kebencanaan yang masih terjadi di berbagai daerah.

DKI Jakarta Larang Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan tidak menggelar pesta kembang api pada malam Tahun Baru di Jakarta. Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta juga melarang pihak swasta untuk mengadakan pesta kembang api serupa.

“Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, khususnya Tahun Baru, saya sudah memutuskan untuk DKI Jakarta tidak ada kembang api, baik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun oleh swasta,” kata Pramono saat menghadiri acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan surat edaran (SE) yang secara khusus melarang pihak swasta menyelenggarakan pesta kembang api. Namun demikian, penyalaan kembang api berukuran kecil oleh anak-anak di lingkungan kampung masih diperbolehkan, syaratnya tidak dilakukan secara meriah.

“Saya akan mengeluarkan SE untuk itu secara khusus, melarang pihak swasta. Kecuali kecil-kecil ya, anak-anak kampung, ya monggo-monggo saja,” ujarnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan dan empati kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah dilanda banjir dan longsor.

“Untuk kembang api besar, betul-betul kami atur untuk tidak dinyalakan dalam rangka memberikan empati atas apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” kata Pramono.

The post Tahun Baru Tanpa Kembang Api, Istana Ajak Solidaritas appeared first on DuniaHeadline.