Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai pun merespons langkah BEM UGM dalam upayanya menghentikan program MBG. Bahkan, Pigai mengungkap jika langkah menghentikan program MBG merupakan penentangan terhadap HAM.

Ilustrasi: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF,” kata Pigai dikutip Minggu (22/2/2026).

Pigai menegaskan,siapa pun yang ingin menghapus program tersebut berarti melawan prinsip HAM. “Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya. Pigai juga menyebut MBG selaras dengan harapan lembaga internasional. “Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” imbuhnya. Karena itu, ia mempertanyakan permintaan BEM UGM kepada UNICEF untuk menghentikan program tersebut. “Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya. “Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tandas Pigai.

Latar Belakang BEM UGM Surati Unicef Surat terbuka BEM UGM sendiri dikirimkan pada 6 Februari 2026 kepada UNICEF. Surat itu merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.

Dalam surat tersebut, BEM UGM menilai tragedi itu mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan. Mereka menyoroti kesenjangan antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Ketua BEM UGM, Tiyo, dalam surat itu juga menyatakan angka-angka yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi di lapangan. Ia bahkan menyindir presiden seolah hidup dalam imajinasi sendiri. Selain itu, mahasiswa menyoroti prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada persoalan kemanusiaan mendesak. Meski demikian, Pigai tetap membuka ruang kritik selama ditujukan untuk perbaikan, bukan untuk meniadakan program. “Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.(rpi/raa)

The post Upaya Hentikan Program MBG Lewat Surat UNICEF, Natalius Pigai: Ketua BEM UGM Lawan Prinsip HAM appeared first on DuniaHeadline.

“Bendera GAM memiliki makna ideologis dan politis yang kuat. Simbol tersebut secara historis melekat pada gerakan separatis bersenjata. Oleh karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak bisa dianggap sebagai ekspresi biasa,” kata Iwan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Perdamaian Aceh Harus Dijaga Secara Konsisten

Menurut Iwan, situasi perdamaian di Aceh harus dijaga secara konsisten oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun tokoh masyarakat. Ia menegaskan bahwa perdamaian Aceh tidak dicapai dengan mudah.

“Karena perdamaian Aceh tidak dicapai dengan mudah. Perdamaian Aceh dicapai dengan pengorbanan darah dan nyawa,” ujarnya.

Iwan menilai, pengibaran simbol separatis menunjukkan masih adanya sisa ideologi separatis atau indikasi separatisme laten. Negara, kata dia, tidak bisa menormalisasi simbol yang bertentangan dengan prinsip keutuhan dan pelestarian perdamaian.

Jika dibiarkan, tindakan tersebut berpotensi memicu efek domino dan eskalasi simbolik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Aceh.

Eksploitasi Media Sosial dan Situasi Bencana

Lebih lanjut, Iwan menyoroti temuan senjata api dan senjata tajam yang mengubah konteks aksi tersebut dari sekadar simbolik menjadi ancaman nyata terhadap keamanan.

“Ditemukannya senjata api dan senjata tajam mengubah konteks dari simbolik menjadi ancaman keamanan. Kehadiran senjata menunjukkan potensi kekerasan, bukan sekadar ekspresi pendapat. Ini harusnya menjadi alasan kuat bagi aparat untuk bertindak cepat dan terukur,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa aksi di lapangan juga diperkuat oleh hasutan di media sosial. Menurutnya, narasi digital dimanfaatkan untuk menghasut emosi publik dan memelintir persepsi masyarakat.

“Media sosial menjadi media utama separatisme kontemporer,” ujarnya.

Iwan juga menilai bencana banjir bandang dieksploitasi untuk membangun narasi ketidakadilan. Kondisi emosional masyarakat yang tengah berduka dimanfaatkan guna memperbesar risiko konflik horizontal dan delegitimasi negara.

Selain itu, ia menyoroti upaya mendiskreditkan peran negara dalam penanganan bencana, dengan narasi yang kerap mengabaikan peran TNI, Polri, SAR, relawan, serta pemerintah.

“Fakta bantuan dan kerja pemulihan sengaja dihilangkan dari framing. Tujuannya membangun persepsi bahwa negara abai atau menindas,” jelasnya.

Iwan menegaskan perlunya respons yang tegas namun tetap persuasif agar tidak memunculkan trauma masa lalu. Namun demikian, ketegasan tetap diperlukan agar tidak muncul ruang pembenaran separatisme.

“Karena perdamaian di Aceh adalah hasil proses yang panjang dan mahal. Maka, setiap simbol, narasi, dan provokasi yang mengarah ke separatisme mencederai komitmen damai. Menjaga perdamaian berarti menutup semua ruang bagi munculnya simbol konflik masa lalu,” tuturnya.

The post Pengibaran Bendera GAM Dinilai Ancam Perdamaian Aceh appeared first on DuniaHeadline.