PBB Archives - DuniaHeadline

Bantah Tuduhan HAM di PBB, Indonesia Ungkap Fakta Papua

Harley — Tue, 29 Sep 2026 05:28:59 +0000

Indonesia tegas menampik tuduhan sepihak terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sistematis di Papua. Pemerintah menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang kredibel akan ditelaah secara sungguh-sungguh melalui mekanisme hukum nasional, termasuk oleh Komnas HAM yang beroperasi secara independen.

Hak Jawab Indonesia dan Fakta Kekerasan Bersenjata

Penegasan tersebut disampaikan Indonesia saat menerapkan hak jawab pada Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, AS, Senin (28/9/2026). Hak jawab ini dikeluarkan sebagai respons atas pernyataan delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi di Tanah Papua.

Dalam pernyataannya, Indonesia menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang justru memakan korban dari kalangan sipil. Beberapa insiden yang ditegaskan meliputi tiga aparat sipil negara yang tewas usai menyalurkan bantuan ternak, seorang pengemudi angkut kebutuhan pokok yang meninggal, serta penculikan sembilan perempuan dan anak di Mimika.

“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas perwakilan Indonesia.

Indonesia juga mengingatkan bahwa diskursus mengenai Papua harus mencerminkan realitas secara komprehensif. Warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah juga menjadi sasaran kekerasan kelompok bersenjata. Terkait rekomendasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menegaskan pengaturannya harus disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota, bukan diintervensi oleh pihak ketiga.

Desakan Negara Pasifik dan Pertemuan Bilateral

Delegasi Indonesia menyampaikan hak jawab dalam Sidang Umum PBB ke-81 terkait pernyataan mengenai situasi hak asasi manusia di Papua.

Sebelumnya, menurut laporan Pacific Islands News Association (PINA), Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, mendesak Komisaris Tinggi PBB untuk HAM agar mengunjungi Papua Barat. Ia menilai laporan pelanggaran HAM di wilayah tersebut harus diverifikasi independen dan tidak dibiarkan menjadi sengketa berkepanjangan.

Hal senada dilontarkan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB, Odo Tevi, yang menyatakan perdamaian tak terpisahkan dari HAM. Ia menyerukan perhatian internasional yang lebih besar atas situasi masyarakat adat Papua, serta mendesak respons atas seruan Forum Pasifik terkait kunjungan Komisaris Tinggi PBB.

Di sela-sela sidang pada 24 September, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menemui Menlu Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela. Pertemuan bilateral ini difokuskan untuk memperkuat kerja sama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas.

Sugiono mengundang pelaku usaha dari Kepulauan Solomon untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (14-18 Oktober 2026) dan mendorong finalisasi kerja sama pendidikan dan kebudayaan. Sebagai respons, Menlu Kepulauan Solomon berencana memperkuat perwakilannya di Jakarta demi mendorong hubungan ekonomi bilateral, serta menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia melalui program beasiswa dan peningkatan kapasitas.

The post Bantah Tuduhan HAM di PBB, Indonesia Ungkap Fakta Papua appeared first on DuniaHeadline.

Warga Bekasi Kaget Tagihan PBB Sampai Rp 311 Juta, Biasanya Cuma Rp 200 Ribuan

Harley — Sat, 18 Apr 2026 08:34:29 +0000

BEKASI, (DUNIAHEADLINE) – Sejumlah warga Kota Bekasi resah setelah munculnya angka piutang dalam tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Warga mengaku kaget dan bingung karena selama ini rutin membayar pajak setiap tahun, namun tiba-tiba tercantum nilai piutang dengan nominal besar.

Warga Kaget Muncul Piutang Ratusan Juta

Salah satunya diungkapkan Stella, warga Perumahan Duta Kranji, Kecamatan Bekasi Barat. Ia terkejut saat melihat rincian tagihan PBB miliknya yang mencantumkan piutang hingga ratusan juta rupiah.

“Ada total piutang Rp 311.523.925. Maksudnya ini bagaimana, sedangkan saya sudah tinggal di sini 15 tahun. Waktu balik nama rumah, seharusnya sudah lunas,” kata Stella, Kamis (16/4/2026).

Stella menjelaskan, selama ini ia selalu membayar PBB dengan nominal normal setiap tahunnya dan tidak pernah menemukan kejanggalan pada tagihan.

“Tagihan tahun ini Rp 253.492, tahun sebelumnya Rp 266.167. Tapi kenapa ada piutang sampai Rp 311.523.925,” ujarnya.

Keluhan Serupa Muncul dari Warga Lain

Keluhan serupa juga disampaikan Melly, warga Duta Kranji lainnya. Ia mengaku terkejut saat menerima tagihan PBB yang mencantumkan adanya piutang.

“Saya baru dapat tagihan dari Pak RW, ternyata di bagian bawah ada total piutang. Padahal selama ini saya selalu bayar lunas sampai 2025,” ucap Melly.

Ia mengatakan, meski tagihan tahun 2026 masih berjalan, munculnya angka piutang membuatnya kebingungan.

“Kalau untuk 2026 kan belum jatuh tempo. Tapi kok ada piutang, jadi ini harus bayar lagi atau bagaimana,” katanya.

Melly menyebut, jumlah piutang dalam tagihannya mencapai lebih dari Rp 1 juta.

“Kalau saya sekitar Rp 1.130.000-an,” tambahnya.

Ia mempertanyakan dasar munculnya angka tersebut, mengingat dirinya merasa telah melunasi kewajiban pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Warga berharap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi segera memberikan penjelasan dan sosialisasi agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.

“Sebaiknya dijelaskan ini maksudnya apa, karena kami merasa sudah lunas,” tutupnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Bapenda Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi. (M37)

The post Warga Bekasi Kaget Tagihan PBB Sampai Rp 311 Juta, Biasanya Cuma Rp 200 Ribuan appeared first on DuniaHeadline.

Laporan PBB: 21 juta lebih warga Sudan terancam kelaparan

Harley — Sun, 15 Feb 2026 04:54:24 +0000

Ramallah (DUNIAHEADLINE) – Lebih dari 21 juta orang, atau 45 persen dari jumlah penduduk Sudan, kini menghadapi kerawanan pangan akut, menurut laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu PBB.

Program Pangan Dunia (WFP) juga telah memperingatkan bahwa Sudan mengalami krisis kelaparan terbesar di dunia.

Pada Januari, WFP melaporkan bahwa persediaan bantuan pangan di Sudan akan habis dalam dua bulan ke depan akibat krisis pendanaan yang parah.

Badan PBB itu menegaskan bahwa tanpa dana tambahan, jutaan orang di Sudan terancam tidak mendapatkan bantuan pangan dalam beberapa pekan.

Jatah makanan sudah dikurangi hingga ke batas minimum untuk bertahan hidup, kata WFP.

Sudan dilanda krisis kemanusiaan parah akibat perang saudara sejak April 2023 yang telah menghancurkan infrastruktur nasional dan melumpuhkan ekonomi negara itu.

Sumber: WAFA

The post Laporan PBB: 21 juta lebih warga Sudan terancam kelaparan appeared first on DuniaHeadline.

Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza

Harley — Fri, 23 Jan 2026 04:28:34 +0000

JAKARTA DUNIAHEADLINE – Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian merupakan sejarah dan kesempatan penting untuk menghadirkan perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar menjadi peluang mencapai perdamaian di Gaza, Palestina,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan penderitaan rakyat Gaza perlahan berkurang seiring masuknya bantuan kemanusiaan. Kepala Negara berharap Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian di wilayah tersebut.

“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza berkurang, terus berkurang. Bantuan kemanusiaan masuk, saya sangat berharap Indonesia ikut serta,” ujarnya.

Komitmen Indonesia Dorong Perdamaian Gaza

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk berperan aktif menjaga ketertiban dunia dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik internasional, sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan upaya nyata untuk mengakhiri konflik Gaza–Israel. Pemerintah Indonesia berharap penandatanganan piagam Dewan Perdamaian dapat menjadi jalan menuju terwujudnya kemerdekaan Palestina.

“Ini langkah konkret penyelesaian konflik di Gaza. Partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan wujud langkah strategis, konstruktif, dan nyata dalam rangka mendukung Palestina merdeka,” kata Menlu Sugiono.

Peran Board of Peace dalam Rekonstruksi Gaza

Sugiono juga menyebut keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap diplomasi Indonesia. Pandangan Indonesia soal perdamaian dinilai konstruktif, sehingga Indonesia diundang secara khusus untuk bergabung.

Pembentukan Board of Peace sebelumnya telah didorong dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 2025, kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan di Mesir yang juga dihadiri Presiden Prabowo.

Badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau 20-Point Roadmap dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803. Resolusi tersebut turut mengatur pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Board of Peace memiliki mandat mengawal proses transisi, stabilisasi, serta rekonstruksi Gaza pascakonflik. Selain mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, BoP juga bertugas memastikan pemulihan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan.

Keanggotaan Board of Peace terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

“Bagi kita, solusi dua negara harus terjadi dan kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan. Board of Peace adalah alternatif yang bisa kita harapkan untuk mencapai itu,” pungkas Sugiono.

The post Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza appeared first on DuniaHeadline.