Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa fasilitas ini akan dibangun di lingkungan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi. Berbagai program keterampilan praktis akan disediakan untuk membantu peserta mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Beberapa bidang pelatihan yang direncanakan meliputi layanan call center, teknologi informasi (IT), barista, menjahit, hingga perbengkelan. Program tersebut diharapkan membuka lebih banyak pilihan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Bekasi Disiapkan sebagai Percontohan Pelatihan Vokasi Inklusif

Menurut Yassierli, pusat pelatihan ini akan menjadi proyek percontohan nasional yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan fasilitas serupa di daerah lain. Pemerintah berharap model pelatihan tersebut nantinya bisa diperluas agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap pendidikan keterampilan yang sesuai.

Ia juga menyampaikan bahwa pusat pelatihan khusus disabilitas seperti yang sedang direncanakan tersebut belum pernah ia temui di negara lain. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Orientasi Peserta Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch V di BBPVP Bekasi, Jumat (16/10/2026).

Apabila pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, pengalaman dari pusat pelatihan di Bekasi dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun program yang lebih luas. Pengembangan fasilitas sejenis juga diharapkan mempertimbangkan kebutuhan peserta, ketersediaan instruktur, serta sarana yang mendukung aksesibilitas.

Lebih dari Seribu Penyandang Disabilitas Mengikuti Pelatihan pada 2026

Upaya membangun pusat pelatihan khusus ini sejalan dengan program Kemenaker untuk memperluas akses peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang disampaikan kementerian, sebanyak 1.013 penyandang disabilitas telah mengikuti pelatihan vokasi nasional sepanjang 2026.

Pelatihan yang selama ini diikuti peserta mencakup sejumlah keterampilan, seperti menjahit, meracik minuman sebagai barista, dan penguasaan teknologi informasi. Keberadaan fasilitas khusus nantinya diharapkan mampu menghadirkan metode pembelajaran yang lebih terarah dengan dukungan lingkungan pelatihan yang mudah diakses.

Selain meningkatkan keterampilan teknis, program tersebut diharapkan membantu peserta membangun kesiapan menghadapi proses rekrutmen dan kebutuhan pekerjaan. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan juga dapat mendukung kemandirian ekonomi serta memperluas peluang berpartisipasi dalam sektor kerja formal maupun informal.

Dengan target operasional pada 2027, Pusat Pelatihan Disabilitas di Bekasi menjadi salah satu program yang patut dicermati dalam pengembangan vokasi inklusif di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan fasilitas, kualitas pelatihan, dan keberlanjutan upaya mempertemukan lulusan dengan peluang kerja yang sesuai.

The post Kemenaker Targetkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas Mulai Beroperasi pada 2027 appeared first on DuniaHeadline.

Perusahaan yang sebelumnya beroperasi di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara itu dilaporkan belum menuntaskan kewajiban pembayaran hak mantan karyawan sejak menerbitkan Surat Keputusan (SK) PHK pada Senin (9/3/2026) lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah hak eks pekerja yang belum dibayarkan meliputi uang pesangon, sisa Tunjangan Hari Raya (THR), hingga tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama kurang lebih satu tahun.

DPRD Sultra Soroti Ketidakhadiran Manajemen Perusahaan

Persoalan tersebut kini bergulir di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Konawe Utara dan Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan, kasus perselisihan hubungan industrial itu telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sultra pada Kamis (7/5).

RDP tersebut dihadiri perwakilan eks karyawan, Disnaker Konut, Disnaker Sultra, serta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pihak manajemen PT Hillcon Jaya Sakti tidak menghadiri undangan resmi DPRD Sultra.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan dalam rapat tersebut.

Menurutnya, kehadiran pengambil keputusan sangat penting agar persoalan hak pekerja dapat segera menemukan solusi.

“Harusnya direktur atau direksinya hadir di rapat ini biar kami mendengar penjelasan mereka,” katanya, Kamis (28/5/2026).

Ia menegaskan persoalan ketenagakerjaan tersebut akan kembali dibahas melalui rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi III DPRD Sultra guna mencari langkah penyelesaian bersama lintas sektor.

“Permasalahan-permasalahan seperti ini harus menjadi perhatian bersama, sehingga rapat ini akan ditindaklanjuti di rapat gabungan komisi,” ujarnya.

Eks Pekerja Kesulitan Cari Pekerjaan Baru

PHK massal tersebut disebut berdampak besar terhadap kondisi ekonomi para mantan pekerja. Sebagian besar eks karyawan kini berusia di atas 40 tahun dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di sektor pertambangan karena terbentur syarat usia.

Salah seorang eks pekerja, Sahripin (44), mengaku kondisi tersebut membuat dirinya dan rekan-rekannya semakin terdesak secara ekonomi.

Menurutnya, banyak perusahaan tambang membuka lowongan kerja, namun rata-rata hanya menerima tenaga kerja usia produktif muda.

“Memang sekarang banyak terbuka lowongan di perusahaan tambang yang lain, tapi rata-rata hanya menerima pekerja usia 20 sampai 30-an. Jadi walaupun kami memiliki keahlian dan pengalaman, kami terbentur di umur,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Hendrik (45). Ia meminta PT Hillcon Jaya Sakti segera menunjukkan iktikad baik dengan menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap mantan pekerja.

Menurutnya, perusahaan masih aktif mengoperasikan dua site tambang lain di Sultra sehingga dinilai mampu menyelesaikan pembayaran hak eks karyawan.

Hendrik bahkan mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap izin operasional perusahaan apabila terus menghindari tanggung jawab.

“Kami hanya menuntut hak. Sekarang kami tidak bekerja lagi, dan pesangon itu menjadi harapan satu-satunya bagi kami untuk melanjutkan hidup bersama keluarga,” tegas Hendrik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Hillcon Jaya Sakti belum memberikan tanggapan resmi.

The post Polemik PHK PT Hillcon Berlanjut ke DPRD Sultra appeared first on DuniaHeadline.