Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memproses kasus tersebut secara administratif. Tim ini dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna menyusun rekomendasi sanksi.

Rentetan Sanksi Menanti Pelaku, Mulai dari Non-job Hingga PTDH

Sukirman menjelaskan bahwa aturan kepegawaian mengatur proses penjatuhan sanksi yang bertahap. Pemerintah tidak akan langsung memecat, melainkan akan melalui serangkaian pemeriksaan dan pertimbangan terlebih dahulu.

“Yang pertama tentu saja non-job, pindah kerja, apa segala macam. Lalu ada klausul untuk penurunan pangkat, penurunan eselon, dan seterusnya,” ujar Sukirman di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (7/9/2026).

Ia menekankan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) merupakan sanksi paling berat atau puncak yang bisa dijatuhkan. Keputusan tersebut nantinya akan bergantung pada hasil rekomendasi tim setelah mengumpulkan bukti dan bahan kajian yang cukup.

Kedua Pelaku Telah Dipindahkan, Hasil Pemeriksaan Ditarget Sepekan

Sementara itu, Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Kholid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan video tersebut sejak awal Agustus 2026. Keduanya telah diperiksa, termasuk meminta keterangan dari pihak komite sekolah dan masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, kepala sekolah yang bersangkutan kini ditempatkan di Dindikbud, sedangkan sang guru dipindahkan ke sekolah lain di luar wilayah semula. Kholid menyebut indikasi keterlibatan kedua ASN tersebut dalam video yang beredar sangat kuat.

“Tim bekerja secepat mungkin. Syukur-syukur satu minggu selesai, kita buat laporan, dan pasti segera kita sampaikan hasilnya kepada publik maupun yang bersangkutan,” ujar Kholid mengenai target penyelesaian kasus ini. Hingga kini, penanganan kasus tetap berjalan berdasarkan mekanisme disiplin ASN meskipun belum ada laporan resmi dari pasangan masing-masing pelaku.

The post Video Asusila Kepsek dan Guru SD Pekalongan Viral, Terancam Dipecat appeared first on DuniaHeadline.

Fakta di Balik Data Pengunduran Diri ASN

Kepala BKN, Prof. Zudan, menjelaskan bahwa sebanyak 1.147 orang di antaranya hanyalah beralih status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di instansi baru. Secara aturan administrasi, perpindahan ini memang mengharuskan mereka untuk mengajukan pengunduran diri di instansi lama terlebih dahulu.

“Secara ketentuan, 1.147 yang masuk dalam peralihan status dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu ini, wajib melalui proses pengunduran diri terlebih dahulu di instansi lama, sebelum akhirnya bertugas di instansi baru, tetapi tetap statusnya kepegawaiannya adalah ASN,” ungkap Zudan di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Selain itu, terdapat 962 orang berstatus PNS yang masuk dalam kategori pensiun dini. Zudan menegaskan bahwa hal ini merupakan proses administrasi yang sangat wajar karena Surat Keputusan (SK) pensiun mereka baru diterbitkan pada Semester I 2026. Masa pengabdian mereka dinilai sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun.

Hanya 14 Persen yang Benar-benar Lepas Status ASN

Jika dikurangi oleh kelompok peralihan status dan pensiun dini, tersisa hanya 384 orang atau sekitar 14 persen yang benar-benar keluar dari lingkungan ASN tanpa membawa hak pensiun. Rincianya, terdiri dari 233 PNS dan 151 Calon PNS (CPNS).

Zudan mengungkap beragam alasan di balik keputusan kelompok kecil ini untuk melepas jabatannya. Mulai dari urusan keluarga, keinginan untuk fokus menekuni pekerjaan atau bidang lain, lokasi kerja yang dianggap terlalu jauh, kondisi sakit, hingga niatan untuk mengembangkan usaha pribadi.

“Namun yang terpenting, kami dari BKN meluruskan pandangan bahwa jumlah mayoritas murni karena perubahan status kepegawaian, dan telah memenuhi syarat pensiun. Ini adalah hal yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian Indonesia,” tutup Zudan.

The post Kepala BKN Ungkap Hanya 384 dari 2.722 Pegawai yang Benar-Benar Keluar dari ASN appeared first on DuniaHeadline.

Pertanyaannya, kapan tepatnya pembukaan CPNS 2026?

Sampai saat ini, jadwal resmi seleksi CPNS 2026 masih menjadi teka-teki bagi banyak kalangan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, termasuk penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai rencana pembukaan CPNS 2026, simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Update Terkini Pembukaan CPNS 2026

Menurut penelusuran detikSulsel hingga Sabtu (1/8/2026), pemerintah belum juga mengumumkan jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS 2026. Alhasil, kabar yang beredar di media sosial maupun berbagai platform lain mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2026 belum bisa dipastikan keabsahannya lantaran bukan bersumber dari pengumuman resmi pemerintah.

Walau begitu, ada sedikit perkembangan baru terkait rencana pelaksanaan rekrutmen CPNS 2026. Dirangkum dari RRI, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa proses persiapan rekrutmen masih berada di tahap koordinasi antar kementerian dan lembaga bersama Kementerian Keuangan.

“Ini masih dikoordinasikan antara kementerian, lembaga, dan dengan Menteri Keuangan,” ujar Zudan Arif, Selasa (9/6).

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa pemerintah masih menyempurnakan berbagai aspek sebelum mengumumkan jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS 2026. Untuk itu, masyarakat diminta bersabar menanti informasi sah yang akan disampaikan lewat kanal resmi pemerintah, seperti BKN, Kementerian PANRB, serta portal SSCASN.

Syarat, Ketentuan, dan Dokumen CPNS 2026 yang Perlu Disiapkan

Jelang mendaftar, peserta wajib memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Walau regulasi CPNS 2026 belum diumumkan secara sah, syarat-syaratnya diprediksi tak akan jauh berbeda dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berikut rincian syarat dan ketentuannya:

1. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar menjadi PNS.
2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lantaran melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dua tahun atau lebih.
3. Tidak pernah dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat selaku PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, maupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak sedang berstatus sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik maupun terlibat dalam politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang cocok dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan lewat sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi berwenang untuk jabatan yang mensyaratkannya.
8. Sehat secara jasmani maupun rohani sesuai dengan ketentuan jabatan yang dilamar.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
10. Memenuhi persyaratan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam tindak pelanggaran seleksi.
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam tahap pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
13. Memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar khusus bagi pelamar PPPK, sesuai dengan ketetapan menteri.
14. Apabila PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan diwajibkan memenuhi masa perjanjian kerja sekurang-kurangnya satu tahun serta telah memperoleh persetujuan dari PPK atau Pejabat yang Berwenang (Pyb).

Kendati jadwal pembukaan CPNS 2026 belum diumumkan secara sah, calon pelamar alangkah baiknya mulai menyiapkan berbagai dokumen sejak sekarang. Persiapan di awal bisa membantu menghindari hambatan administrasi saat proses pendaftaran via portal SSCASN nantinya telah dibuka.

Merujuk pada persyaratan seleksi tahun-tahun sebelumnya, berikut adalah sekumpulan dokumen yang lazimnya wajib disiapkan.

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Pastikan e-KTP masih dalam masa berlaku dan seluruh data yang tercantum cocok dengan identitas pelamar. Di samping itu, hasil pemindaian (scan) wajib jelas, tidak mengabur, dan mudah untuk dibaca.

2. Ijazah dan Transkrip Nilai Sediakan ijazah beserta transkrip nilai asli yang selaras dengan jenjang pendidikan yang menjadi syarat formasi yang dilamar. Pastikan hasil scan berkualitas bagus serta memenuhi aturan ukuran dan format file yang ditentukan.

3. Pasfoto Terbaru dan Swafoto (Selfie) Pelamar mesti menyiapkan pasfoto terbaru yang sesuai aturan SSCASN, yang pada umumnya memakai latar belakang merah serta pakaian formal. Selain itu, swafoto (selfie) juga perlu disiapkan dengan wajah yang terlihat jelas dan mengenakan pakaian rapi.

4. Surat Lamaran Susun surat lamaran memakai format resmi yang telah ditetapkan oleh instansi tujuan. Pastikan semua data telah terisi benar sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Surat Pernyataan Siapkan surat pernyataan mengacu pada format yang disediakan oleh instansi yang dituju. Dokumen itu wajib diisi secara lengkap dan ditandatangani sesuai petunjuk.

6. Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi Tidak sedikit instansi umumnya meminta bukti akreditasi perguruan tinggi maupun program studi sebagai bagian dari syarat administrasi. Oleh sebab itu, pastikan dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan aturan masing-masing instansi.

7. Dokumen Pendukung Lainnya Beberapa formasi mengharuskan adanya dokumen tambahan yang disesuaikan dengan jenis jabatan yang dilamar, di antaranya:

• Surat Tanda Registrasi (STR) untuk profesi tertentu.
• Sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian.
• Dokumen pendukung lainnya yang sesuai persyaratan instansi.

8. e-Meterai Beberapa dokumen, seperti surat lamaran dan surat pernyataan, lazimnya wajib ditempel e-Meterai. Pastikan e-Meterai dibeli melalui distributor resmi yang ditunjuk pemerintah supaya keabsahan dokumen tetap terjaga selama masa pendaftaran.

Itulah informasi terbaru dari BKN mengenai pembukaan CPNS 2026 lengkap dengan syarat dan dokumen yang perlu dipersiapkan. Semoga bermanfaat ya,

The post Pembukaan CPNS 2026 Kapan? Cek Informasi Terbaru BKN di Sini! appeared first on DuniaHeadline.

Bagi pelamar yang berhasil lolos seleksi, akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama. Persyaratan pendidikan minimal untuk melamar adalah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), namun lulusan Magister (S2) juga diperbolehkan mendaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu sorotan utama masyarakat mengenai program ini adalah besaran gaji dan komponen penghasilan yang ditawarkan. Berikut adalah rinciannya.

Apakah Gaji Guru Sekolah Rakyat Lebih Tinggi dari Guru Reguler?

Secara fundamental, gaji pokok Guru Sekolah Rakyat tidak berbeda dengan guru reguler yang sama-sama berstatus PPPK. Keduanya mengacu pada besaran yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Namun, Guru Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk memperoleh total penghasilan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh karakteristik penugasan mereka. Guru Sekolah Rakyat umumnya ditempatkan di sekolah berasrama yang melayani siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, seringkali di wilayah tertentu.

Karena penempatan ini, mereka berpeluang menerima tambahan tunjangan khusus sesuai kebijakan pemerintah dan lokasi tugas, seperti tunjangan wilayah sulit atau terpencil.

Rincian Gaji Pokok Guru Sekolah Rakyat (Lulusan S1 dan S2)

Berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2024, berikut adalah rincian gaji pokok bagi guru PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan S2. Besaran ini bergantung pada Masa Kerja Golongan (MKG) masing-masing pegawai.

• Golongan IX (Kualifikasi S1/D4): Rp3.203.600 – Rp5.261.500 per bulan
• Golongan X (Kualifikasi S2): Rp3.339.100 – Rp5.484.000 per bulan

Perbandingan Komponen Penghasilan: Guru Reguler vs Guru Sekolah Rakyat

Meskipun dasar gajinya sama, berikut adalah perbandingan komponen penghasilan yang menunjukkan potensi keunggulan bagi Guru Sekolah Rakyat:

Tunjangan yang Diterima Guru PPPK

Selain gaji pokok, guru PPPK berhak atas berbagai tunjangan yang dapat meningkatkan total take-home pay secara signifikan, antara lain:

1. Tunjangan suami atau istri
2. Tunjangan anak
3. Tunjangan pangan atau beras
4. Tunjangan jabatan fungsional
5. Tunjangan umum
6. Tunjangan kinerja (tukin)
7. Tunjangan sertifikasi guru
8. Tunjangan Hari Raya (THR)
9. Tunjangan khusus wilayah tertentu atau daerah terpencil
10. Tunjangan pengabdian di Papua (sesuai ketentuan)
11. Tunjangan lain sesuai peraturan instansi

Daftar Lengkap Rentang Gaji PPPK Tahun 2026

Sebagai referensi, berikut adalah daftar lengkap rentang gaji PPPK dari Golongan I hingga XVII berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024:

• Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
• Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
• Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
• Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
• Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
• Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
• Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
• Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
• Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
• Golongan X: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
• Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
• Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
• Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
• Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
• Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
• Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
• Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000

Dengan dibukanya pendaftaran pada 8–14 Juni 2026 ini, peluang menjadi ASN PPPK sekaligus berkontribusi dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Sekolah Rakyat menjadi kesempatan yang sangat menjanjikan.

The post Gaji Guru Sekolah Rakyat Lebih Tinggi dari Guru Reguler? Simak Perbandingan dan Cara Daftar PPPK 2026 appeared first on DuniaHeadline.

Saat ini gaji pensiunan PNS masih mengacu ketentuan tersebut. Untuk besarannya, pensiunan PNS golongan IV mendapatkan gaji paling tinggi bisa mencapai Rp4,9 juta.

Gaji pensiunan PNS

Berdasarkan PP No 8 Tahun 2024, gaji yang diberikan kepada pensiunan PNS akan disesuaikan dengan golongan dan jabatan terakhir. Berikut rincian gajinya:

Catatan Penting

• Nominal di atas adalah perkiraan kisaran dan bisa berbeda tergantung kebijakan terbaru pemerintah.
• Masa kerja sangat memengaruhi besaran pensiun yang diterima.
• Tidak semua tunjangan saat aktif bekerja ikut dihitung dalam pensiun.
• Golongan IV merupakan yang tertinggi dengan nilai mendekati Rp4,9 juta per bulan.

Cara mencairkan gaji pensiunan PNS

Telah diatur dalam PP No 17 Tahun 2020 tentang gaji pensiunan PNS yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu usia 58 tahun (kecuali bagi pensiunan yang menduduki jabatan fungsional tertentu). Negara akan memberikan gaji pensiun seumur hidup selama masih memenuhi syarat.

Pencarian gaji akan cair setiap tanggal 1 melalui PT Taspen dan bank mitra melalui berbagai kanal:

1. Melalui Kantor Pos

Pensiunan dapat datang ke kantor pos terdekat dengan membawa dokumen diantaranya:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Kartu Taspen.
• Kartu Keluarga (KK).
• SK Pensiun.

2. Melalui minimarket

Gaji pensiunan juga dapat melakukan pencairan dana melalui Alfamart atau Indomaret dengan menunjukkan kode transaksi dari aplikasi POSPAY dan KTP asli untuk mencairkan tunai tanpa potongan.

3. Layanan home visit

Khusus bagi pensiunan yang sedang sakit, dana dapat diantarkan langsung ke rumah melalui petugas Pos Indonesia. Layanan ini bertujuan memudahkan penerima pensiun yang tidak dapat datang langsung ke kantor pos.

The post Resmi! Gaji Pensiunan PNS 2026 Naik, Ini Rincian Lengkapnya appeared first on DuniaHeadline.