Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyingkap sejumlah fakta terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pengungkapan ini mencakup tiga klaster dugaan korupsi, keberadaan struktur organisasi non-resmi atau “bayangan”, hingga alur perintah yang menyimpang.
Tiga Klaster Dugaan Korupsi yang Sedang Diselidiki
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidikan perkara ini masih dalam tahap awal. Ia menguraikan bahwa terdapat dua konstruksi besar perkara yang sedang didalami, yakni dugaan praktik suap yang dilakukan PT Summarecon dan dugaan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola internal ATR/BPN serta layanan pertanahan.
Dari paparan tersebut, teridentifikasi setidaknya tiga klaster dugaan tindak pidana:
- Dugaan suap dari PT Summarecon terkait proses Hak Guna Bangun (HGB).
- Dugaan penerimaan terkait tata kelola internal, meliputi proses rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan.
- Dugaan penerimaan bersumber dari layanan pertanahan secara umum.
Dalam kasus suap PT Summarecon, pihak pengembang tersebut diduga menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada oknum BPN, yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (14/9). KPK menduga pemberian ini bukan yang pertama kalinya; sebelumnya pada Maret, diduga sudah ada transaksi senilai Rp 300 juta yang juga berkaitan dengan HGB lahan milik Summarecon.
Adapun delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK adalah:

- Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I)
- Fahd El Fouz (Politikus Golkar—diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid)
- Muhammad Fakhry (Swasta—diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid)
- Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen—diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid)
- Erwin (Swasta—diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid)
- Lampri (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN)
- Rizal Pahlevi (Swasta)
- Adrianto Pitoyo Adhi (Direktur Utama Summarecon)
Terpisah, PT Summarecon Agung menyatakan menghormati proses hukum dan siap berkooperasi. Meski demikian, KPK masih merahasiakan detail perkara terkait promosi dan layanan pertanahan. Namun, dari OTT tersebut, penyidik mengamankan barang bukti uang tunai senilai total Rp 106 miliar.
Dugaan Struktur Bayangan dan Peran Perantara

Salah satu temuan krusial yang disoroti KPK adalah adanya pola komunikasi yang tidak berjalan melalui jalur struktural resmi. PT Summarecon diketahui menggunakan perantara untuk berkomunikasi dengan Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantah Bogor I.
“PT Summarecon ini menggunakan perantara yang menjadi hak komunikasi dengan Kepala Kantah di Bogor. Ada Saudara ERW yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Budi.
Meski berstatus pihak swasta, Erwin dalam konstruksi perkara diduga merupakan perwakilan atau ‘representasi’ Menteri ATR/BPN yang memiliki akses langsung ke jajaran internal. KPK menilai seolah-olah terdapat dua bagan organisasi di ATR/BPN: satu yang resmi, dan satu lagi yang berperan sebagai “bayangan”.
Budi menyebut adanya fenomena “layering” dan sejumlah lingkaran (circle) di luar struktur resmi. Sosok seperti Fakhry dan Arif disebut bertindak sebagai pengepul, pengelola uang, sekaligus penghubung antara pihak eksternal dan penyelenggara negara di ATR/BPN. Keduanya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid. Hingga kini, Nusron belum memberikan komentar terkait kasus ini maupun keempat orang yang disebut sebagai anak buahnya tersebut.
Telusuri Aliran Uang dan Alur Perintah
Mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain, Budi menyatakan penyidik akan menelusuri dua aspek utama, yaitu aliran dana dan alur perintah.
“Kita akan ikuti aliran uang itu ke mana saja. Itu satu. Yang kedua, kita juga akan telusuri soal alur perintah. Apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang memberikan perintah yang kemudian terbentuk konstruksi perkara ini,” ujarnya.
KPK mengungkap, Sontang sebelumnya diduga menyatakan bersedia membuka blokir lahan milik PT Summarecon “jika ada perintah dari atasan”. Pernyataan inilah yang diduga mendorong pihak Summarecon mendekati Erwin yang dikenal sebagai figur dekat Menteri.
Terkait kemungkinan pemanggilan Menteri ATR/BPN, Budi belum memastikan waktunya dan menyerahkan sepenuhnya kepada analisis kebutuhan penyidikan.
Ia menambahkan bahwa OTT ini baru menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menggali lebih dalam potensi adanya “bilik-bilik” lain dengan modus serupa di lingkungan ATR/BPN, termasuk menelusuri aset-aset yang diduga merupakan hasil konversi dari uang suap untuk kepentingan pemulihan aset.














