JAKARTA, Duniaheadline – Mahkamah Agung (MA) lewat Badan Pengawasan menghimbau seluruh satuan kerja peradilan di tanah air untuk mensosialisasikan informasi pelaksanaan uji publik serta penyerapan aspirasi masyarakat terhadap bakal calon hakim Tahun Anggaran 2026.
Surat Edaran dan Tujuan Uji Publik
Himbauan tersebut tertuang dalam surat Kepala Badan Pengawasan MA Nomor 9436/BP/KP1.1.2/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Dokumen itu diarahkan kepada Sekretaris MA, Panitera MA, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan MA, serta seluruh Ketua atau Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Sosialisasi informasi ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas pengumuman kelulusan seleksi administrasi pengadaan calon hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) MA beserta badan peradilan di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan dan opini publik mengenai para calon hakim yang telah dinyatakan lolos seleksi administratif.
Mekanisme Publikasi via Banner hingga Tautan Klik
Dalam surat dimaksud, Badan Pengawasan meminta setiap satuan kerja untuk memasang banner atau gambar informasi uji publik melalui berbagai format visual. Tampilan tersebut dapat berupa pop-up, carousel, maupun bentuk visual sejenis yang mudah diakses oleh pengunjung situs web masing-masing. Materi publikasi tersedia dan dapat diunduh melalui tautan resmi
Selain itu, banner yang dipasang wajib disertai tautan aktif (clickable) yang secara otomatis mengarahkan pengunjung ke laman resmi uji publik Mahkamah Agung di
Melalui instruksi penyebarluasan ini, Badan Pengawasan MA mendorong keterlibatan seluruh satuan kerja peradilan dalam menyampaikan informasi uji publik kepada aparatur maupun masyarakat umum. Partisipasi publik diharapkan dapat membantu menghimpun informasi mengenai rekam jejak calon hakim sebagai bagian dari pengawasan terhadap proses pengadaan calon hakim Tahun Anggaran 2026.












