Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Political

Niat Mundur Gibran dan Saran Prabowo: Ada Pesan Politik yang Belum Terjawab

badge-check

Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran setelah Wapres menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Perbesar

Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran setelah Wapres menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

JAKARTA, Duniaheadline – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026, menyisakan sejumlah pertanyaan. Di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan menguatnya tekanan politik di DPR, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Namun, pada saat yang sama, ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur menyusul dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo juga menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak keinginan tersebut. Presiden, menurutnya, justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dua hal ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah Gibran benar-benar ingin mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden, atau masih berupaya mempertahankan posisinya dengan membuktikan dokumen pendidikan yang dipersoalkan?

Pernyataan bahwa Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran juga menarik untuk dicermati. Mengapa Istana merasa perlu meluruskan informasi tersebut? Apakah sebelumnya berkembang pemberitaan yang keliru mengenai sikap Presiden, atau ada perbedaan penafsiran atas isi pertemuan keduanya?

Belum ada penjelasan yang cukup untuk memastikan makna politik di balik komunikasi tersebut. Namun, pertemuan itu memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh hubungan politik antara presiden dan wakil presiden.

Dukungan Politik di DPR Mulai Bergeser

Di parlemen, posisi Gibran menghadapi tekanan yang semakin terbuka. Sejumlah anggota DPR lintas fraksi mulai mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik dokumen pendidikan wakil presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa sekitar 50 anggota dari enam fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Surat pengajuan juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima usulan itu dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan Gibran mulai mendapat perhatian lebih luas di parlemen. Sebelumnya, wacana penggunaan hak angket sempat mencuat. Kini, sebagian anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat yang secara konstitusional dapat menjadi bagian dari proses menuju pemakzulan apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

Meski demikian, pengajuan HMP tidak otomatis membuat seorang wakil presiden dapat dimakzulkan. Usulan tersebut masih harus melalui pemeriksaan persyaratan dan mekanisme di DPR. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden juga melibatkan tahapan konstitusional berikutnya, termasuk pemeriksaan oleh MK dan keputusan MPR.

Posisi Partai Gerindra menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Partai yang dipimpin Prabowo itu belum menunjukkan sikap kelembagaan yang tegas dalam merespons usulan HMP. Sejumlah pemberitaan menyebut Gerindra belum ikut menandatangani usulan tersebut.

Pertemuan Prabowo dengan Gibran berpotensi menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam membaca sikap politik partai tersebut. Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pertemuan itu secara langsung mengubah keputusan atau arah politik Fraksi Gerindra di DPR.

Di sisi lain, keterlibatan anggota dari sejumlah fraksi, termasuk sebagian anggota Golkar, memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak lagi hanya menjadi agenda satu atau dua kelompok politik.

Pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga menambah dimensi baru. Saat berbicara di Karawang, Jawa Barat, Minggu, 8 November 2026, Paloh menyatakan bahwa pemakzulan dapat dijalankan apabila memang menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian dan seluruh persyaratannya terpenuhi. Namun, ia juga meminta agar pilihan lain tetap dipertimbangkan.

Sikap tersebut penting karena NasDem merupakan salah satu partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pernyataan Paloh memperlihatkan bahwa dukungan politik terhadap Gibran tidak bisa begitu saja dianggap solid di seluruh elemen koalisi.

Pertemuan Prabowo-Gibran dan Pertanyaan soal PTUN

Bagian paling mengundang perhatian dari pertemuan Prabowo dan Gibran adalah saran Presiden agar wakilnya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.

Gibran menyampaikan bahwa salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan karena sebelumnya Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mundur. Keinginan mengundurkan diri dan upaya membuktikan dokumen pendidikan memang tidak harus saling bertentangan. Namun, keduanya menunjukkan bahwa belum ada penjelasan terbuka mengenai keputusan akhir yang akan diambil Gibran.

Dari sisi hukum, langkah melalui PTUN juga menghadapi persoalan tersendiri. Perkara yang menjadi perhatian publik telah diputus MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara yang diajukan Subhan Palal, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Dalam pertimbangan putusan, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan tertentu. Putusan itu juga memerintahkan pihak kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa.

Sementara itu, dalam perkara terpisah terkait persyaratan pencalonan wakil presiden, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Perlu dibedakan bahwa putusan MA dalam perkara tata usaha negara tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan, bukan memutus seluruh riwayat pendidikan Gibran. Adapun pertimbangan MK berkaitan dengan bukti yang tersedia dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden.

Persoalan lain muncul karena Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara kasasi di MA. Perkara tersebut diajukan terhadap pejabat kementerian yang menerbitkan surat keterangan. Kondisi ini membuat ruang langkah hukum berikutnya perlu dilihat berdasarkan kedudukan hukum para pihak dan objek sengketanya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya Gibran kembali membawa persoalan yang sama ke PTUN tidak akan berguna. Menurut Yusril, putusan MA telah bersifat final dan perkara tersebut memiliki materi yang sama dengan sengketa yang sebelumnya diputus.

Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara kasasi tersebut. Karena itu, persoalan mengenai siapa yang memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan menjadi penting untuk diperhatikan.

Pandangan Yusril memperlihatkan bahwa tidak semua jalur yang disebut dalam komunikasi politik dapat ditempuh begitu saja secara hukum. Pernyataan bahwa Gibran akan berjuang di PTUN masih perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama mengenai objek gugatan dan dasar hukum yang akan digunakan.

DPR Diminta Menjalankan Mekanisme Konstitusi

Di tengah perkembangan tersebut, tekanan politik terhadap Gibran terus meningkat. Dalam rapat paripurna DPR pada 10 November 2026, politikus PKS Yanuar Arif Nugroho bahkan memperlihatkan tulisan yang berbunyi, “Mas Gibran mundur atau dimundurkan”.

Pernyataan tersebut mencerminkan kerasnya sebagian sikap politik di parlemen. Namun, proses konstitusional tetap harus berjalan berdasarkan aturan, bukan semata-mata dorongan atau tekanan politik.

Menurut saya, DPR perlu menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat yang telah disampaikan anggotanya melalui mekanisme yang berlaku. Hak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR dan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat tekanan politik.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur dasar serta mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Prosesnya mensyaratkan adanya pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, pemeriksaan dan putusan MK, kemudian keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Karena itu, putusan MA dan pertimbangan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran perlu dibaca secara cermat dalam kerangka hukum masing-masing. DPR harus menguji apakah persoalan tersebut memenuhi dasar konstitusional untuk melanjutkan proses pemberhentian, bukan langsung menganggap pemakzulan sebagai keputusan yang sudah pasti.

Pada akhirnya, pertemuan Prabowo dan Gibran belum menjawab seluruh pertanyaan publik. Niat mundur yang disampaikan Gibran, saran Presiden untuk tetap menempuh jalur hukum, serta meningkatnya dorongan HMP di DPR memperlihatkan adanya persoalan politik dan hukum yang masih harus diselesaikan.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusi. Jangan sampai perbedaan kepentingan politik justru membuat putusan lembaga peradilan ditafsirkan secara serampangan atau proses pengawasan DPR kehilangan pijakan hukumnya.

Read More

Ahmad Dhani Kenang Masa Dipenjara, Ingatkan Risiko Seniman Jadi Oposisi

19 Nov 2026 - 03:49 WIB

Ahmad Dhani Kenang Masa Dipenjara, Ingatkan Risiko Seniman Jadi Oposisi

Yusril Tanggapi Isu Namanya Masuk Bursa Calon Wapres Pengganti Gibran

13 Nov 2026 - 09:32 WIB

Yusril Tanggapi Isu Namanya Masuk Bursa Calon Wapres Pengganti Gibran

MA Imbau Seluruh Pengadilan Sebarkan Informasi Uji Publik Calon Hakim 2026

12 Nov 2026 - 09:08 WIB

MA Imbau Seluruh Pengadilan Sebarkan Informasi Uji Publik Calon Hakim 2026

Pendaftaran CASN Dibuka November 2026, Pemerintah Minta Calon Peserta Siapkan Diri

6 Nov 2026 - 17:35 WIB

Pendaftaran CASN Dibuka November 2026, Pemerintah Minta Calon Peserta Siapkan Diri

Hasto Tanggapi Putusan MA soal Dokumen Pendidikan Gibran, Desakan Mundur Diminta Tak Diabaikan

1 Nov 2026 - 02:50 WIB

Hasto Tanggapi Putusan MA soal Dokumen Pendidikan Gibran, Desakan Mundur Diminta Tak Diabaikan
Trending on Political