Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Ini Poin-Poin Pentingnya

badge-check

DPR RI menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026. Perbesar

DPR RI menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026.

JAKARTA, Duniaheadline – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah. Ia menyatakan bahwa regulasi ini diperlukan untuk memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus memulihkan aset negara maupun milik korban tindak pidana.

Menurut Rini, Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab memastikan proses penegakan hukum berjalan adil, efektif, dan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM).

“Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak,” ujar Rini.

Ia menjelaskan, aturan mengenai perampasan aset selama ini masih tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang ada dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum serta perkembangan modus operandi tindak pidana.

Sejumlah kendala juga ditemukan dalam pelaksanaannya, mulai dari prosedur yang bergantung pada putusan pidana hingga belum optimalnya proses penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan.

Karena itu, pemerintah menilai diperlukan kerangka hukum yang lebih menyeluruh agar proses perampasan dan pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif, transparan, serta akuntabel.

Mengatur Perampasan Aset dengan dan Tanpa Putusan Pidana

Rapat Paripurna DPR RI saat menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta.
DPR RI menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026.

Rini menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting. Di antaranya adalah ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, jenis aset yang dapat dirampas, serta mekanisme pelaksanaannya.

RUU tersebut mengatur dua mekanisme, yakni perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.

Selain mekanisme perampasan, regulasi ini juga mencakup pengelolaan dan pengawasan aset melalui badan yang dibentuk oleh Presiden. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan dilakukan secara berkala dengan prinsip akuntabilitas.

Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta ketentuan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset juga menjadi bagian dari materi yang diatur.

Pemerintah berharap ketentuan tersebut dapat mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara maupun pihak korban yang memiliki hak atas aset tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Rini menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama pemerintah.

Ia berharap hasil pembahasan dan pengesahan regulasi ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.

Read More

MA Imbau Seluruh Pengadilan Sebarkan Informasi Uji Publik Calon Hakim 2026

12 Nov 2026 - 09:08 WIB

MA Imbau Seluruh Pengadilan Sebarkan Informasi Uji Publik Calon Hakim 2026

Tembak dan Bacok di Dekat Kampung Ambon, 3 Korban Dirawat

14 Oct 2026 - 23:40 WIB

Tembak dan Bacok di Dekat Kampung Ambon, 3 Korban Dirawat

KPK Ungkap 3 Klaster Dugaan Korupsi di ATR/BPN

18 Sep 2026 - 08:01 WIB

KPK Ungkap 3 Klaster Dugaan Korupsi di ATR/BPN

13 Tindak Pidana yang Masuk Daftar RUU Perampasan Aset, Apa Saja?

29 Aug 2026 - 15:45 WIB

13 Tindak Pidana yang Masuk Daftar RUU Perampasan Aset, Apa Saja?

Majelis Hakim Tolak Praperadilan dr Tifa, Dinilai Gugur Demi Hukum

21 Aug 2026 - 11:06 WIB

Majelis Hakim Tolak Praperadilan dr Tifa, Dinilai Gugur Demi Hukum
Trending on Hukum