Barang bukti tersebut dipamerkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dalam sebuah konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (27/08/2026). Budi menjelaskan bahwa temuan besar ini berkat upaya preventif yang digalang oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bekerja sama dengan Direktorat Siber.

Rincian Barang Bukti: Dari Sajam hingga Bahan Molotov

Secara rinci, polisi berhasil menyita total 39 senjata tajam dan 201 botol kaca yang sudah dilengkapi sumbu. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan tujuh jeriken berisi bensin siap pakai serta 11 tas ransel yang diduga kuat akan digunakan untuk membawa bom molotov tersebut ke lokasi demo.

Barang bukti lainnya yang turut diamankan meliputi dua pucuk airsoft gun beserta satu tabung gas dan 25 gram butiran gotri sebagai amunisinya. Polisi juga menyita tiga stik golf, satu unit megaphone (toa), satu kaleng piloks, empat banner aksi, hingga obat-obatan tanpa resep berupa empat strip Tramadol dan dua strip Diazepam.

Sanksi Tegas bagi Pembawa Senjata Saat Demo

Budi menegaskan bahwa aturan main dalam berdemonstrasi sudah sangat jelas, yakni dilarang keras membawa benda berbahaya. Aturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kita sepakat tidak menginginkan adanya oknum atau kelompok tertentu yang menyusup ke dalam aksi dengan membawa barang-barang berbahaya seperti ini. Tujuan kita adalah memastikan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib,” tegas Budi.

Senada dengan Budi, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menambahkan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari strategi preventive strike (pencegahan dini). Langkah ini diambil secara tegas untuk memutus rantai potensi kekerasan, aksi pembakaran, serta segala bentuk gangguan terhadap ketertiban umum selama aksi berlangsung.

65 Orang Diamankan untuk Cegah Gangguan Kamtibmas

Terkait dengan pelaku, Polda Metro Jaya sebelumnya juga sudah mengamankan sebanyak 65 orang menjelang pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi tersebut. Penangkapan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menetralisir ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dari total 65 orang yang diamankan, sebagian besar atau sebanyak 63 orang langsung ditangani oleh pihak Ditreskrimum. Sementara itu, dua orang lainnya diamankan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya lantaran diduga terlibat dalam aksi provokasi di ranah digital menjelang aksi massa berlangsung.

The post Jelang Aksi Massa di Gedung DPR, Polda Metro Jaya Sita Ratusan Bahan Molotov dan Puluhan Sajam appeared first on DuniaHeadline.

“Tidak ada proses tawar-menawar yang berarti, karena memang pendekatan kita di sini adalah memanusiakan para pedagang tersebut,” ujar Kamal saat ditemui di Kecamatan Kramat Jati pada Rabu (26/8/2026).

193 Pedagang Ikan Siap Pindah ke Lokbin Kramat Jati

Tahap awal relokasi ini diprioritaskan bagi para pedagang ikan yang selama ini memadati kawasan sekitar Pasar Kramat Jati. Sebanyak 193 pedagang ikan telah menyatakan kesediaan bulat untuk menempati Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati pada pekan ini.

“Berdasarkan data kami, 193 pedagang ikan akan dipindahkan ke Lokbin Kramat Jati. Alhamdulillah, respons mereka 100 persen bersedia untuk direlokasi,” jelas Kamal. Ia menambahkan bahwa pemindahan baru dieksekusi setelah seluruh sarana pendukung di lokasi baru benar-benar siap. Sementara itu, bagi pedagang dengan komoditas lainnya, Pemkot juga telah menyiapkan penempatan melalui fasilitas milik PD Pasar Jaya serta Lokbin Cililitan. Secara keseluruhan, terdapat 282 titik relokasi yang disiapkan, terbagi rapi menjadi 136 kios, 123 los, dan 23 lapak.

Fasilitas dan Insentif Bebas Sewa 6 Bulan

Untuk memastikan kenyamanan di tempat baru, Lokbin Kramat Jati kini sedang menjalani pembenahan fisik, termasuk proses pengaspalan area parkir yang akan difungsikan sebagai tempat berjualan. “Pekerjaan pengaspalan oleh Dinas Bina Marga sudah berlangsung hari ini dan diperkirakan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan,” terang Kamal.

Sebagai bentuk dukungan transisi, Pemkot memberikan keringanan berupa pembebasan biaya sewa selama enam bulan pertama. “Mereka akan digratiskan biayanya selama setengah tahun ke depan. Setelah masa itu berakhir, barulah dikenakan retribusi sesuai dengan aturan SK Direksi PD Pasar Jaya yang berlaku,” tambahnya.

Tenggat 31 Agustus: Trotoar dan Bahu Jalan Wajib Bersih

Di sisi lain, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, menegaskan bahwa penataan ini mutlak dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik, mengingat bahu jalan dan trotoar selama ini dialihfungsikan untuk aktivitas perdagangan.

Ia menetapkan batas waktu tegas bagi para pedagang untuk tidak lagi berjualan di area tersebut. “Terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2026, aktivitas jual-beli di atas trotoar maupun bahu jalan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, sudah tidak diperkenankan lagi,” tegas Munjirin melalui keterangan resminya.

Munjirin menekankan bahwa kebijakan ini bukan berarti pemerintah mematikan mata pencaharian rakyat. “Intinya, penataan kawasan ini bukan bentuk pelarangan untuk berdagang. Kami hanya mengarahkan aktivitas tersebut ke tempat yang lebih layak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

The post Pemkot Jaktim Beri Penjelasan soal Penataan PKL di Kramat Jati appeared first on DuniaHeadline.

Data tercatat menunjukkan terdapat 45 WNI yang saat ini berada di Nepal. Sebagian besar dari mereka menetap di ibu kota, Kathmandu, dan berprofesi di sektor perhotelan. Pemantauan terhadap keberadaan mereka dilakukan secara intensif oleh KBRI Dhaka dan KBRI Beijing yang berkoordinasi langsung dengan Konjen RI di Kathmandu serta tokoh komunitas WNI setempat.

Imbauan Khusus untuk Wisatawan dan Agen Travel

Perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada WNI yang berkunjung ke Nepal sebagai wisatawan, terutama para pendaki gunung. Untuk memperkuat upaya perlindungan warga, Kemlu meminta pihak biro perjalanan yang memberangkatkan wisatawan ke Nepal untuk bersikap proaktif.

Agen travel diimbau untuk segera menyetor data serta melaporkan kondisi terkini kliennya yang sedang berada di sana. Selain itu, KBRI Beijing dan KBRI Dhaka secara tegas menginstruksikan seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, mematuhi arahan dari otoritas setempat, menjauhi zona bencana, dan hanya mengacu pada informasi resmi terkait perkembangan situasi.

Nomor Darurat yang Bisa Dihubungi WNI

Komunikasi dengan komunitas WNI akan terus dijaga oleh kedua perwakilan Indonesia tersebut seiring dengan dinamika di lapangan. Bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat saat berada di Nepal, mereka dapat segera menghubungi jalur hotline KBRI Dhaka di nomor +880 161-4444-552.

Sementara itu, bagi WNI yang berada di wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dapat menghubungi hotline KBRI Beijing melalui nomor +8618610455488 yang bisa diakses via panggilan telepon, SMS, atau aplikasi WeChat.

Fakta Di Balik Bencana: Runtuhnya Gletser Picu Banjir Dahsyat

Bencana yang menjadi perhatian ini merupakan banjir bandang bersejarah yang menerjang perbatasan Nepal dan Tibet. Dilansir AFP pada Kamis (27/8/2026)*, korban jiwa yang tercatat kian bertambah hingga mencapai 165 orang, sementara tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari banyaknya warga yang hilang.

Sebuah rekaman kamera pengawas (CCTV) dari sisi perbatasan Tiongkok memperlihatkan betapa mengerikannya peristiwa tersebut. Dinding lumpur beserta material puing-puing raksasa tiba-tiba menghantam gedung bertingkat pada Rabu pagi, memaksa puluhan orang berlarian menyelamatkan diri. Kendaraan roda empat hingga bus yang berada di lokasi langsung tersapu bersih oleh arus deras.

Para pejabat setempat mengungkapkan bahwa sejumlah korban yang hilang didominasi oleh wisatawan mancanegara. Berdasarkan analisis dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), bencana ini dipicu oleh longsornya gletser yang mengakibatkan aliran debris masif dan menerjang wilayah-wilayah di sepanjang jalurnya.

The post Pasca Banjir Bandang Nepal-Tibet, Kemlu Pastikan 45 WNI dalam Kondisi Aman appeared first on DuniaHeadline.

The post Mengenal Aisyah Thisia, Istri Gubernur Kalteng yang Tengah Disorot appeared first on DuniaHeadline.

Meski terlihat sering menerawang pasca-diamankan, Nasriadi menegaskan bahwa komunikasi dengan aktor tersebut masih bisa berjalan dengan lancar. “Dia memang terlihat banyak melamun, tapi tetap bisa merespons dan berkomunikasi dengan kita,” ungkap Nasriadi di ruang kerjanya.

Tes Urine Positif, Sikap Revaldo Dinilai Kooperatif

Selama sesi interogasi awal, sikap Revaldo dinilai cukup kooperatif. Ia menjawab pertanyaan petugas secara terbuka terkait asal-usul barang haram yang ia beli. “Dia cukup komunikatif dalam menjelaskan dari siapa dia mendapatkan barang tersebut, berapa jumlah yang dibeli, dan detail lainnya. Hanya saja sesekali dia terdiam lagi,” sambung perwira menengah tersebut.

Hasil pemeriksaan medis berupa tes urine turut memperkuat dugaan polisi, di mana Revaldo dinyatakan positif mengonsumsi narkotika. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan untuk menentukan apakah kondisinya memungkinkan untuk langsung ditahan atau tidak.

Polisi Buru Pemasok Narkoba, Identitas Sudah Dikantongi

Sementara itu, penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk menjangkau jaringan yang lebih luas. Nasriadi memastikan bahwa pihaknya kini tengah memburu pemasok narkoba yang mengirimkan barang ke Revaldo.
Beruntung, identitas sang bandar sudah berhasil diidentifikasi oleh polisi. Nasriadi menduga si pemasok langsung menghilang setelah mengetahui bahwa kliennya adalah seorang publik figur yang akhirnya terciduk.

“Identitas penyuplainya sudah kita ketahui. Meski besar kemungkinan dia kabur karena kasus ini menyeret nama public figure dan jadi perbincangan, kami tetap akan melakukan pengejaran intensif terhadap tersangka tersebut,” pungkas Nasriadi.

The post Diciduk di Bintaro, Revaldo Dikabarkan Masih Dalam Pengaruh Narkoba appeared first on DuniaHeadline.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto, menyampaikan bahwa rekan-rekan mereka dari Pati akan terus berdatangan dan memenuhi lokasi pada Rabu (26/8/2026) besok. Teguh juga berpesan agar aparat keamanan menyikapi kehadiran mereka secara bijak, mengingat ini merupakan hak rakyat untuk menyampaikan kritik.

“Kita di sini hanya untuk berteduh sementara waktu. Kami berharap aparat bisa bijaksana menghadapi situasi ini, karena sesungguhnya negara ini adalah milik rakyat,” tuturnya.

Tuntutan Utama: Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati

Perjalanan panjang warga Pati ke ibu kota tidak lain untuk menyuarakan aspirasi tegas terkait pemberantasan korupsi. Teguh menjelaskan bahwa fokus utama massa adalah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset milik koruptor.

Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar hukuman mati dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. “Kedatangan kami ke Jakarta untuk memberikan masukan soal Prolegnas, khususnya terkait UU Perampasan Aset Koruptor dan penerapan hukuman mati. Kami berharap aspirasi ini langsung diterima dan undang-undangnya segera disahkan,” tegas Teguh.

Polisi Siagakan Pengamanan Cegah Aksi Provokasi

Menyikapi rencana aksi massa ini, kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan yang ketat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Roby Heri Saputra, mengungkapkan bahwa pihaknya memfokuskan pengamanan untuk mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba memperkeruh suasana.

“Kami fokus agar aksi ini tidak disusupi oleh oknum dengan kepentingan lain, khususnya mereka yang ingin memicu kerusuhan atau melakukan provokasi,” ujar Roby. Untuk mewujudkan hal tersebut, petugas gabungan akan menggiatkan patroli di wilayah sekitar, pemantauan di dunia maya (patroli siber), intensifikasi intelijen, hingga pemeriksaan ketat di lapangan. Langkah ini diambil demi menjaga kenyamanan, agar pengunjuk rasa tidak diganggu, namun aktivitas masyarakat umum di sekitar lokasi juga tetap berjalan lancar.

Minta Audiensi Langsung dengan Puan Maharani

Selain menunggu momen aksi akbar, koordinator aksi di lapangan, Botok, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan permintaan spesifik kepada kepolisian. Mereka meminta agar aparat memfasilitasi perjumpaan dengan perwakilan pimpinan DPR, secara khusus menuntut untuk bisa audiensi dengan Puan Maharani.

“Tadi saya sudah sampaikan ke pihak kepolisian agar menyiapkan negosiator yang bisa mempertemukan kami dengan Bu Puan,” pungkas Botok.

The post Jelang Demo 27 Agustus, Warga Pati Bertenda di Depan DPRD dan Polisi Siaga appeared first on DuniaHeadline.

Dampak Perubahan Iklim dan Fenomena El Nino

Agus menyoroti bahwa fenomena perubahan iklim yang disertai kenaikan suhu global turut meningkatkan potensi bencana ekstrem, seperti banjir dan kekeringan di berbagai penjuru Indonesia. Situasi ini menjadi semakin kritis ketika dipadukan dengan dampak fenomena El Nino, yang secara langsung membuat intensitas curah hujan di banyak wilayah turun drastis hingga di bawah angka normal.

Kesalahan Pola Pikir: Abaikan Musim Hujan, Panik di Musim Kering

Menurut Agus, kunci utama mengatasi masalah ini terletak pada tindakan preventif saat musim hujan tiba. Ia menilai masyarakat kerap kali salah kaprah dalam memandang siklus air.Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam workshop Sekolah Wartawan yang mengusung tema “Metode dan teknologi mitigasi kekeringan”.

“Kekeringan sebenarnya adalah buah dari kelalaian kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat di musim hujan. Akibatnya, saat memasuki musim kering, kita jadi kebingungan mencari sumber air,” tegas Agus. Ia menekankan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan jauh-jauh hari, bukan saat bencana kekeringan sudah terjadi di depan mata.

The post Antisipasi Krisis Air Saat Kemarau Panjang, Pakar UGM Dorong Budaya Panen Air Hujan appeared first on DuniaHeadline.

Putusan ini dibacakan langsung oleh hakim praperadilan PN Jaksel, Sulistyo Muhammad, pada sidang yang digelar Jumat (21/8/2026).

Salah Prosedur: Seharusnya Ajukan Perlawanan di Sidang Pokok

Majelis hakim menilai bahwa langkah hukum yang ditempuh Tifa keliru dari segi prosedur. Kasus ini bermula saat jaksa melakukan pelimpahan kembali dakwaan terkait dugaan fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke PN Jakarta Timur. Padahal sebelumnya, PN Jaktim pernah mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Tifa, sebelum akhirnya jaksa kembali mengajukan dakwaan yang sama.

Menurut pertimbangan hakim, jika Tifa merasa tidak terima dengan adanya pelimpahan kedua dakwaan tersebut, maka keberatannya seharusnya diajukan dalam bentuk eksepsi atau perlawanan pada saat pemeriksaan pokok perkara berlangsung.

“Jika Pemohon keberatan dengan tindakan Termohon (jaksa) yang mengajukan kembali dakwaan ke PN Jakarta Timur, maka demi kepastian hukum, dalil-dalilnya seharusnya diajukan sebagai perlawanan dalam sidang pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, bukan lewat jalur Praperadilan,” tegas hakim Sulistyo.

Status Terdakwa Bikin Praperadilan Gugur Demi Hukum

Alasan utama lainnya terletak pada kedudukan hukum (legal standing) Tifa. Hakim menekankan bahwa sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, status hukum Tifa sudah resmi berubah menjadi terdakwa. Perubahan status ini secara otomatis menghilangkan haknya untuk mengajukan gugatan praperadilan, sehingga hak tersebut dinyatakan gugur.

Atas dasar pertimbangan itu, majelis hakim menyetujui eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon. “Dengan kondisi ini, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur demi hukum serta Error in Jurisdiction (kesalahan yurisdiksi) beralasan kuat untuk dikabulkan. Oleh sebab itu, hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Termohon yang lainnya,” pungkas hakim dalam amar putusannya.

The post Majelis Hakim Tolak Praperadilan dr Tifa, Dinilai Gugur Demi Hukum appeared first on DuniaHeadline.

M. Joko Wahyudi, selaku Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio, mengkonfirmasi bahwa gangguan ini dipicu oleh jarak pandang yang sangat terbatas pada pagi hari, yang menyentuh angka di bawah standar aman 1.000 meter.

Dominasi Delay pada Jadwal Pagi Hari

Pada Jumat (21/8/2026) pagi misalnya, setidaknya ada enam penerbangan yang tujuannya ke Jakarta, Surabaya, dan Ketapang harus menunda jadwal keberangkatannya. Joko merincikan bahwa dari total 21 penerbangan yang terdampak sejak Senin lalu, mayoritas adalah penerbangan yang akan lepas landas. Sementara itu, pesawat yang hendak mendarat (landing) hanya sekitar tiga hingga empat unit. Rata-rata keterlambatan yang dialami para penumpang berkisar antara satu hingga dua jam.

Faktor Utama: Asap Karhutla Turunkan Visibilitas

Penurunan visibilitas ini terjadi sangat drastis. Pada pukul 06.00 hingga 08.00 WIB dalam beberapa hari terakhir, jarak pandang di area bandara hanya berada di kisaran 400 hingga 800 meter. Padahal, standar keamanan penerbangan mengharuskan adanya jarak pandang yang memadai agar pesawat bisa melakukan proses pendaratan dengan aman. Joko mencatat bahwa selama tiga hari belakangan, kondisi jarak pandang pada pagi hari menunjukkan tren yang semakin menurun.

“Kondisi pagi ini memang sangat minim, antara 400 sampai 800 meter. Ini yang membuat kami harus ekstra hati-hati sebelum memberikan izin operasional,” ujarnya.

KoordinasiLintas Instansi dan Imbauan ke Penumpang

Untuk mengantisipasi situasi yang dinamis ini, pihak Bandara Supadio gencar berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BMKG, BNPB, hingga jajaran pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Tujuannya adalah untuk memantau pergerakan asap dan perubahan cuaca secara real-time.

Menghadapi kondisi yang belum pasti ini, Joko meminta agar calon penumpang lebih proaktif. Ia mengimbau masyarakat yang memiliki jadwal terbang pagi untuk selalu mengecek status penerbangan mereka melalui layanan pelanggan maskapai terkait, mengingat jarak pandang bisa berubah sewaktu-waktu.

Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk keputusan terkait operasional penerbangan mutlak mengedepankan faktor keselamatan, dengan menyesuaikan kondisi alam di sekitar Bandara Supadio.

The post 21 Penerbangan di Pontianak Tertunda Akibat Asap Karhutla Selama 4 Hari appeared first on DuniaHeadline.

Berdasarkan keterangan korban berinisial DM, ia awalnya diajak untuk menjalin kerja sama bisnis berupa penanaman modal oleh Ruben. Korban kemudian tergiur dengan janji keuntungan yang akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu, hingga akhirnya menyerahkan sejumlah uang sebagai modal awal.

Proses Hukum Panjang, Akhirnya Status Ruben Onsu Naik

Namun janji manis tersebut berujung petaka. Ketika memasuki batas waktu kesepakatan, keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung tiba, dan yang lebih parah, modal korban pun tidak dikembalikan oleh pihak Ruben. Kondisi inilah yang mendorong korban untuk melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan.

“Karena waktu kesepakatan tiba dan keuntungan tidak diberikan, begitu pula modalnya, maka korban melaporkan kejadian ini,” ungkap Joko saat ditemui di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026). Proses hukum ini berjalan cukup alot. Kasusnya baru resmi naik ke tahap penyidikan pada April 2026. Selama rentang waktu tersebut, penyidik telah memeriksa enam orang saksi dan melibatkan beberapa ahli untuk memperkuat fakta hukum.

Tiga bulan berselang, atau baru-baru ini, digelar rapat perkara yang akhirnya memutuskan nasib hukum Ruben. “Dalam gelar perkara beberapa hari lalu, seluruh peserta sepakat bahwa status terlapor atas nama RSO (Ruben Onsu) resmi ditingkatkan menjadi tersangka,” jelas Joko.

Jadwal Pemeriksaan Pertama sebagai Tersangka

Sebagai kelanjutan dari proses hukum tersebut, penyidik akan segera memanggil suami Sarwendah itu untuk menjalani pemeriksaan perdana dengan status barunya. Joko memastikan bahwa surat pemanggilan sudah diagendakan untuk pekan depan. “Kemungkinan minggu depan kami agendakan pemeriksaan untuk yang bersangkutan dengan statusnya yang sekarang,” tambahnya.

Sikap Kuasa Hukum dan Manajemen

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terhadap pihak Ruben Onsu masih belum membuahkan hasil. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengaku belum bisa memberikan pernyataan resmi karena sedang berada di luar kota dan belum mendapat gambaran lengkap mengenai kasus yang menimpa kliennya.

Sementara itu, Neneng selaku manajer Ruben, juga memilih untuk bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun ketika dihubungi oleh awak media terkait penetapan tersangka ini.

The post Ruben Onsu Jadi Tersangka dalam Kasus Dugaan Investasi Bodong appeared first on DuniaHeadline.