JAKARTA, Duniaheadline – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), membeberkan tiga pilar utama yang wajib dimiliki sebuah negara untuk mencapai kemajuan ekonomi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pundak pemerintah, melainkan memerlukan sinergi aktif dari dunia usaha dan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan JK saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-XXXV di Hotel Claro, Makassar, pada Senin (3/8/2026). Menurutnya, kolaborasi ketiga elemen ini menjadi fondasi kokoh untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Tiga Pilar Ekonomi dan Keseimbangan Kebijakan
JK menjelaskan, sebuah negara yang ingin berkembang harus mengandalkan pemerintahan yang baik, pelaku usaha yang produktif, serta masyarakat yang berperan ganda sebagai konsumen sekaligus produsen.
“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026).
Masing-masing pilar memiliki tugas spesifik. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang pro-pertumbuhan, membangun infrastruktur, dan menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, pengusaha menjadi motor penggerak melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan industri, dan kontribusi pajak.
“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” jelas JK.
Ia menambahkan, keseimbangan hubungan antara negara dan pelaku bisnis sangat krusial. Pasalnya, tren ekonomi global saat ini menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi pasar bebas menuju kembali menguatnya intervensi pemerintah di berbagai negara. Meski setiap negara memiliki formulasi kebijakan yang berbeda, JK menegaskan bahwa harmonisasi antara pemerintah dan dunia usaha tetap menjadi kunci utama keberhasilan.
Tekanan Global hingga Dorongan Ekspor Daerah
Dalam forum yang sama, JK juga mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan multidimensi. Geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah dan Ukraina, berimbas langsung pada melonjaknya harga energi, membengkaknya biaya produksi, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional termasuk dengan China.
“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” imbuh JK.
Ancaman juga datang dari dalam negeri, seperti peningkatan utang dan defisit anggaran yang mesti dikelola dengan ekstra hati-hati. Tak ketinggalan, perubahan iklim seperti fenomena El Nino berpotensi menekan hasil pertanian yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.
Untuk menghadapi hal tersebut, JK mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada belanja pusat, melainkan agresif mendorong produktivitas sektor yang memiliki potensi ekspor. Ia mencontohkan komoditas unggulan luar Jawa seperti kopi, kakao, dan hasil laut yang masih sangat lapang untuk dikembangkan guna meraup pemasukan dolar AS.
“Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar,” terang JK.
Di penghujung penuturannya, JK memberikan catatan soal pengelolaan fiskal negara. Ia mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga efektivitas belanja. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara berlebihan justru berisiko memperlambat laju ekonomi, mulai dari terhambatnya pembayaran gaji pegawai hingga terpukulnya sektor konstruksi yang mengurangi lapangan pekerjaan.
