JAKARTA, Duniaheadline – Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif perpajakan yang direncanakan berlaku pada 2027. Kebijakan tersebut meliputi perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor perumahan dan emas perhiasan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbagai kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kegiatan usaha pada tahun depan.
Dalam konferensi pers pada Kamis (5/11/2026), Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih mempersiapkan sejumlah stimulus yang akan diterapkan pada 2027.
“Untuk tahun depan pemerintah terus mempersiapkan berbagai stimulus,” ujar Airlangga.
PPh 21 DTP Diperluas ke Seluruh Sektor Usaha
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Jika sebelumnya fasilitas tersebut difokuskan pada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah berencana memperluas cakupannya ke seluruh sektor usaha.
Melalui kebijakan ini, pajak penghasilan karyawan yang memenuhi persyaratan akan ditanggung pemerintah selama periode Januari hingga Desember 2027.
Selain perluasan PPh 21 DTP, pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian batas PTKP. Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan perkembangan inflasi agar ketentuan penghasilan tidak kena pajak tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa penyesuaian batas PTKP belum akan diterapkan pada Januari 2027. Artinya, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Insentif PPN Rumah dan Emas Perhiasan
Stimulus perpajakan berikutnya ditujukan untuk sektor properti. Pemerintah berencana melanjutkan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 100% untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.
Sementara itu, untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, fasilitas PPN DTP hanya diberikan atas bagian harga sampai dengan Rp2 miliar.
Dengan skema tersebut, pembeli rumah yang harganya melebihi Rp2 miliar tidak memperoleh pembebasan PPN untuk seluruh nilai transaksi. Insentif hanya berlaku pada bagian harga yang memenuhi batas fasilitas.
Selain sektor perumahan, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian ketentuan perpajakan untuk industri emas perhiasan.
Airlangga menyampaikan adanya rencana perubahan standar kadar kemurnian emas yang digunakan dalam ketentuan terkait, dari sebelumnya 99,99% menjadi 99,9%.
Penyesuaian tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah mengatur ketentuan perpajakan di sektor emas perhiasan.
Berbagai insentif tersebut diharapkan dapat mendukung konsumsi rumah tangga, menjaga daya beli, serta memberikan dorongan bagi sektor usaha pada 2027. Namun, sejumlah ketentuan masih berupa rencana dan pembahasan pemerintah sehingga detail pelaksanaan, persyaratan penerima, serta aturan teknisnya masih perlu menunggu pengumuman resmi lebih lanjut.














