Berdasarkan informasi yang dihimpun, guncangan gempa tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas transportasi vital, mulai dari pelabuhan hingga bandar udara.

Rincian Kerusakan Infrastruktur di Pelabuhan hingga Bandara

Berikut adalah empat fasilitas transportasi yang tercatat mengalami dampak kerusakan akibat gempa:

1. Pelabuhan Laurentius Say: Guncangan mengakibatkan robohnya bagian dermaga dan bangunan ruang tunggu. Pada saat kejadian, terdapat kapal KM Bukit Siguntang yang sedang bersandar di lokasi dermaga.
2. Pelabuhan Reo: Terjadi kerusakan pada struktur kantor dan area terminal. Meski demikian, tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam insiden ini.
3. Pelabuhan Nangakeo: Mengalami kerusakan ringan yang meliputi jebolnya plafon dan retaknya tembok bangunan. Imbasnya, layanan transportasi perintis di pelabuhan ini terpaksa dihentikan sementara.
4. Bandar Udara Komodo: Terdapat kerusakan pada beberapa bangunan, seperti Gedung PKP-PK, Terminal Sisi Darat, dan Gedung Administrasi. Selain itu, fasilitas sisi udara mengalami kerusakan minor pada fillet Taxiway A. Meski begitu, bandara ini tetap beroperasi secara normal namun dengan status pembatasan, dan tidak ditemukan korban jiwa.

Koordinasi Darurat dan Imbauan Waspada kepada Masyarakat

Menhub Dudy telah menginstruksikan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di wilayah NTT dan sekitarnya untuk sigap berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sinergi tersebut melibatkan BMKG, Basarnas, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, hingga operator transportasi guna memantau kondisi lapangan secara real-time.

Ia meminta seluruh petugas untuk fokus pada upaya penyelamatan penumpang dan terus meningkatkan kewaspadaan. Meskipun peringatan dini tsunami sudah dicabut, masyarakat diminta untuk tetap mengutamakan keselamatan saat bermobilitas di wilayah terdampak.

“Meskipun peringatan dini tsunami telah dicabut, saya minta seluruh pihak untuk tetap mengutamakan aspek keselamatan dalam bermobilitas. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, selalu update informasi resmi terkait cuaca dari BMKG, dan ikuti arahan petugas di lapangan,” terang Dudy.

Pihak Kemenhub juga memastikan akan terus memantau pemulihan sarana dan prasarana transportasi agar kembali beroperasi optimal. Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi di wilayah NTT dan sekitarnya. Saya berharap aktivitas masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala,” pungkas Menhub.

The post Gempa Flores NTT Rusak Sejumlah Pelabuhan dan Bandara, Ini Daftar Lengkapnya appeared first on DuniaHeadline.

Rapat Pleno Tetapkan Persetujuan Usai Uji Kelayakan

Pengesahan ini dilaksanakan dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, sidang tersebut mengacu pada hasil uji kelayakan dan kepatutan (uki) yang telah berlangsung selama dua hari.

Sebelum mengambil keputusan, setiap fraksi di Komisi III terlebih dahulu menyampaikan pandangannya secara bergantian. Hasilnya, seluruh fraksi menunjukkan sikap kompak dan sepakat terhadap ke-14 nama yang diajukan.
“Berdasarkan pandangan fraksi… maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA tahun 2026,” ujar Habiburokhman.

Ia kemudian langsung meminta persetujuan secara lisan dari seluruh anggota yang hadir di ruangan. “Apakah nama-nama tersebut dapat disetujui?” tanya Habiburokhman, yang langsung dijawab serentak “Setuju” oleh para legislator.

Daftar Nama Terpilih dan Proses Seleksi Ketat

Berikut adalah rincian ke-14 nama yang telah disahkan untuk menduduki jabatan di lingkungan Mahkamah Agung:

Hakim Kamar Pidana

1. Syamsul Arief
2. Sugiyanto
3. Sudharmawatiningsih
4. Dhifla Wiyani

Hakim Agung Kamar Perdata

1. Sobandi
2. Nurmaningsih

Hakim Agung Kamar Agama

1. Musthofa
2. Mamat Ruhimat

Hakim Agung Kamar TUN (Pajak)

1. Maftuh Effendi
2. L.Y. Hari Sih Advianto
3. Yeheskiel Minggus T

Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung

1. Edwin Partogi Pasaribu
2. Roki Panjaitan

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

1. Sudiyo

Ke-14 nama tersebut bukanlah hasil yang instan. Mereka telah melewati proses seleksi yang sangat ketat oleh panitia seleksi (pansel) Komisi Yudisial.

Dari total pendaftar yang masuk, tercatat ada 175 orang yang bersaing ketat untuk posisi hakim agung, 40 calon hakim ad hoc HAM, serta 60 calon hakim ad hoc Tipikor. Deretan nama yang disetujui hari ini merupakan mereka yang berhasil lolos tahapan awal tersebut sebelum akhirnya dinyatakan layak oleh Komisi III DPR.

The post Komisi III DPR Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc, Berikut Daftar Lengkapnya appeared first on DuniaHeadline.

Fakta di Balik Data Pengunduran Diri ASN

Kepala BKN, Prof. Zudan, menjelaskan bahwa sebanyak 1.147 orang di antaranya hanyalah beralih status dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di instansi baru. Secara aturan administrasi, perpindahan ini memang mengharuskan mereka untuk mengajukan pengunduran diri di instansi lama terlebih dahulu.

“Secara ketentuan, 1.147 yang masuk dalam peralihan status dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu ini, wajib melalui proses pengunduran diri terlebih dahulu di instansi lama, sebelum akhirnya bertugas di instansi baru, tetapi tetap statusnya kepegawaiannya adalah ASN,” ungkap Zudan di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Selain itu, terdapat 962 orang berstatus PNS yang masuk dalam kategori pensiun dini. Zudan menegaskan bahwa hal ini merupakan proses administrasi yang sangat wajar karena Surat Keputusan (SK) pensiun mereka baru diterbitkan pada Semester I 2026. Masa pengabdian mereka dinilai sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun.

Hanya 14 Persen yang Benar-benar Lepas Status ASN

Jika dikurangi oleh kelompok peralihan status dan pensiun dini, tersisa hanya 384 orang atau sekitar 14 persen yang benar-benar keluar dari lingkungan ASN tanpa membawa hak pensiun. Rincianya, terdiri dari 233 PNS dan 151 Calon PNS (CPNS).

Zudan mengungkap beragam alasan di balik keputusan kelompok kecil ini untuk melepas jabatannya. Mulai dari urusan keluarga, keinginan untuk fokus menekuni pekerjaan atau bidang lain, lokasi kerja yang dianggap terlalu jauh, kondisi sakit, hingga niatan untuk mengembangkan usaha pribadi.

“Namun yang terpenting, kami dari BKN meluruskan pandangan bahwa jumlah mayoritas murni karena perubahan status kepegawaian, dan telah memenuhi syarat pensiun. Ini adalah hal yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian Indonesia,” tutup Zudan.

The post Kepala BKN Ungkap Hanya 384 dari 2.722 Pegawai yang Benar-Benar Keluar dari ASN appeared first on DuniaHeadline.

Imbauan Ikuti Pidato Secara Utuh, Hindari Potongan di Medsos

Prasetyo mengajak masyarakat untuk menyimak seluruh rangkaian pidato secara langsung, baik pada sesi pagi maupun sesi siang hari. Ia berharap publik tidak hanya mengandalkan potongan-potongan video yang kerap beredar di media sosial.

“Ada beberapa hal yang sudah disiapkan dan ada kejutan yang menurut saya sayang kalau hanya didengar dari potongan-potongan video. Karena itu, saya mengajak masyarakat dan rekan-rekan media untuk mengikuti seluruh rangkaian pidato Presiden secara utuh. Apa kejutannya? Mari kita bersama-sama dengarkan langsung dari Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.

Seperti diketahui, dalam sidang kali ini, Prabowo akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali. Sesi pertama berupa laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan, sementara sesi kedua difokuskan pada penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan.

Presiden Tiba di Gedung Nusantara Pukul 08.08 WIB

Jelang acara dimulai, Presiden Prabowo telah tiba di lokasi. Berdasarkan pantauan detikcom, pimpinan lembaga negara serta sejumlah pejabat pemerintah sudah lebih dulu berangsur-angsur memasuki Gedung Nusantara sejak pukul 07.20 WIB. Personel Paspampres tampak berjaga ketat di selasar menuju pintu masuk gedung yang akrab disapa ‘Gedung Kura-Kura’ tersebut.

Prabowo menyusul tiba tepat pada pukul 08.08 WIB. Mengenakan setelan jas abu-abu, kemeja putih, dan peci hitam, kedatangan Presiden langsung disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan B. Najamudin. Ketiganya kemudian berjalan bersama memasuki ruang sidang untuk memulai agenda kenegaraan.

The post Istana Bocorkan Ada Kejutan di Pidato Prabowo, Publik Diminta Menonton Secara Utuh appeared first on DuniaHeadline.

The post KPK Tegaskan Kasus Bea Cukai Tetap Berjalan Meski Dedi Congor Jadi Tersangka appeared first on DuniaHeadline.

Pesanan Mendadak Batal dan Dugaan Keterlibatan Perantara

Imam menceritakan, insiden ini bermula ketika ia dihubungi oleh seorang pria bernama Effendi pada 29 Juli 2026. Pada awalnya, pria tersebut hanya menanyakan ketersediaan stok buah. Namun, sehari berselang, Effendi memastikan untuk memborong 14 peti pisang Cavendish dengan nilai transaksi mencapai Rp 2,1 juta.

Bagi Imam, pesanan ini tidak bisa dijalankan secara mendadak. Pisang Cavendish membutuhkan waktu pemesanan beberapa hari sebelumnya karena melalui proses pematangan khusus. Apalagi, setelah barang tiba di tangannya, ia tidak bisa serta-merta membatalkan orderan dari pemasok.

Sayangnya, ketika buah sudah siap dikirim, Effendi justru mengabarkan bahwa pesanan dibatalkan lantaran dapur MBG tujuan sedang disuspend. Effendi berjanji akan mengalihkan pesanan ke dapur MBG lainnya, namun hingga batas waktu yang ditentukan tak ada kejelasan.

Merasa tidak enak, Imam mendatangi langsung lokasi dapur MBG yang disebutkan, yakni di kawasan belakang Mall Kartini, Bandar Lampung. Ia melihat aktivitas pengiriman masih berlangsung ramai di sana. Dari situ, ia menduga bahwa Effendi bukanlah bagian dari internal pengelola dapur, melainkan sekadar perantara atau calo. Meski begitu, ia mengaku tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan dugaannya tersebut.

Diselamatkan Netizen hingga Imbauan untuk Para Pelaku Usaha

Karena buntu di jalur hukum, Imam kemudian memcurahkan keluh kesahnya di media sosial Threads. Langkah ini ternyata membuahkan hasil positif. Banyak warganet yang turut membantu, ada yang membeli secara langsung, ada pula yang meminta pisang tersebut disumbangkan ke panti asuhan. Sisa stok yang belum terjual akhirnya ia antar sendiri ke berbagai kantor hingga habis.

Imam jujur mengakui bahwa dirinya juga memiliki andil kelalaian dalam insiden ini. Selama ini ia kerap memasok buah ke berbagai dapur tanpa kendala berarti, sehingga lengah saat menerima orderan dari orang yang belum dikenal.

Selain itu, ia juga menerima informasi dari warganet bahwa seseorang dengan nama yang sama diduga pernah melakukan modus serupa kepada pedagang lain dalam jumlah besar, meski informasi tersebut belum bisa diverifikasi secara independen.

“Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati menerima pesanan dalam jumlah besar, terutama dari pembeli yang belum dikenal,” pungkas dia.

The post Pesanan MBG Dibatalkan, Pedagang Buah di Metro Merugi appeared first on DuniaHeadline.

Dana Desa Sudah Disediakan, Pemerintah Pusat Siap Intervensi

Dalam arahannya di The Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026), Prabowo menyoroti besaran anggaran yang selama ini telah dikucurkan. Ia menghitung bahwa dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun sudah berjalan selama satu dekade. Dengan porsi anggaran tersebut, menurutnya, setiap desa seharusnya mampu membangun akses jalan dan jembatan yang harganya berkisar ratusan juta hingga maksimal Rp 3 miliar.

“Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tidak ingin membuang waktu dengan mencari kambing hitam atas keterlambatan yang terjadi di masa lalu. Ia meminta seluruh permasalahan diselesaikan saat ini juga.

“Kalau gubernur, kalau bupati, kalau camat, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakkan oleh rakyat,” tegasnya.

Prabowo kemudian memamerkan capaian nyata melalui program intervensi pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa respons cepat terhadap keluhan warga telah menghasilkan pembangunan mendekati 2.500 jembatan di berbagai pelosok desa Indonesia, sebuah angka yang menurutnya luput dari perhatian sebagian elite politik.

Target Masif Perbaikan Sekolah dan Puskesmas Tiga Tahun ke Depan

Tidak hanya infrastruktur jembatan, Prabowo juga memaparkan progres pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintahannya klaim telah berhasil memperbaiki puluhan ribu sekolah dan menargetkan angka 70 ribu unit hingga akhir tahun, sebelum melonjak tajam menjadi 100 ribu sekolah pada tahun depan.

Ia pun melayangkan janji ambisius bahwa seluruh sekolah di Indonesia akan tuntas diperbaiki dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Sementara itu, fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas yang sudah mengalami kelalaian selama puluhan tahun juga masuk dalam radar perbaikan masif.

“Semua puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki saudara-saudara sekalian,” lanjut Prabowo.

Di penghujung pidatonya, Prabowo mengapresiasi kinerja para menteri di kabinetnya. Ia menilai kerja keras, keberanian, serta orientasi yang tertuju pada kebenaran dan kebutuhan rakyat menjadi modal utama agar Indonesia bisa bergerak lebih cepat ke arah yang lebih baik.

The post Prabowo Ancam Turun Tangan Bila Masalah Daerah Tak Ditangani appeared first on DuniaHeadline.

Tiga Kali Gugat Praperadilan, Status Tersangka Tak Berkutik

Gugatan pertama digelar pada Selasa (7/7/2026). Hakim tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy, menyatakan bahwa proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanannya pada 18-19 Juni 2026 dilakukan secara tidak sah. Meski demikian, hakim menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak serta-merta membatalkan berkas penyidikan atau status tersangka Roy dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi putusan ini, Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Abrianto Pardede menyatakan kepatuhan, sambil menekankan bahwa penyidikan tetap berlaku dan berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan (tahap II) akan diproses oleh JPU.

Berbeda dengan putusan awal, pada Senin (20/7/2026), hakim dengan nama yang sama menolak mentah-mentah gugatan kedua Roy yang menyoal penetapan tersangkanya. Majelis menilai bahwa pengajuan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan prosedur hukum (abuse of process) untuk menunda dan mengganggu pemeriksaan pokok perkara. Pasalnya, gugatan diajukan setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan dan saat praperadilan pertama sudah mencapai tahap kesimpulan. Polda Metro kembali menegaskan bahwa proses hukum yang mereka jalankan sudah sesuai aturan dan menghormati putusan penolakan tersebut.

Kekalahan beruntun kembali terjadi pada Kamis (6/8/2026). Dalam sidang ketiganya, Roy menuntut ganti rugi atas penahanan yang dinilai tidak sah. Namun, hakim menyatakan permohonan “tidak dapat diterima” karena masalah ganti rugi bukanlah ranah praperadilan, melainkan kewenangan absolut Menteri Keuangan. Karena pihak Menkeu tidak ditarik sebagai tergugat, gugatan Roy dinilai cacat formil.

Meski sudah tiga kali dipatahkan di ruang praperadilan, Polda Metro Jaya menyatakan siap jika Roy kembali mengajukan gugatan keempat seperti yang diisyaratkan oleh kuasa hukumnya.

The post Roy Suryo Kalah Lagi dan Lagi di Praperadilan appeared first on DuniaHeadline.

Harga Bersaing dan Ketersediaan Stok yang Terjaga

Rizal menjelaskan bahwa sidak serentak tidak hanya dilakukan di Jakarta, melainkan juga di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Riau, hingga Bali. Hasil pantauan menunjukkan bahwa stok beras premium, termasuk produk Punakawan dan Beefood Sentra, masih tersedia dengan aman.

Keberadaan beras Bulog di gerai ritel modern ini menjadi alternatif penting bagi masyarakat karena dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif. Sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), beras premium Bulog dijual seharga Rp 74.500 per kemasan 5 kilogram.

“Jadi, harganya cukup jauh ini (dibanding merek lain). Dengan Anak Raja saja bedanya Rp 20.000 (dijual Rp 94.500). Apalagi dengan Topi Koki, bedanya hampir sekitar Rp 50.000 lebih (dijual Rp 126.900),” ucap Rizal saat meninjau lokasi.

Dampak Kasus Beras Fortifikasi dan Rencana Penyesuaian Cadangan

Kewaspadaan Bulog terhadap stabilitas pasokan ini bukan tanpa sebab. Rizal mengaku mengawasi dengan ketat perkembangan pengujian Satgas Pangan terhadap sejumlah produk beras fortifikasi. Meski penarikan produk tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Satgas Pangan, Bulog bergerak cepat agar tidak terjadi kepanikan dan kekosongan barang di rak retail.

“Kami khawatir dampak dari produk beras fortifikasi ini. Otomatis akan kami antisipasi jangan sampai kosong di pasaran. Kami cek, Alhamdulillah di ritel modern Radio Dalam ini ternyata masih ada beras Bulog,” jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog saat ini menggilas produksi sekitar 300 ton beras premium per hari secara nasional, dengan alokasi khusus untuk DKI Jakarta mencapai 21 ton per hari.

Ke depan, Rizal menyebut Bulog berencana melakukan strategi baru, yaitu mendorong pengalihan sebagian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjadi beras premium. Langkah ini diambil purely demi melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Kasihan kepada masyarakat kalau harganya sampai Rp 126.000 per 5 kilo, itu kan terlalu berat untuk masyarakat,” imbuh Rizal.

The post Bulog Pastikan Pasokan Beras Premium Tetap Aman appeared first on DuniaHeadline.

Hal tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Menurutnya, ruang regulasi tersebut harus memuat penjelasan rinci mengenai aset yang berhak disita, nilai ekonomisnya, hingga dasar pembenaran pemblokiran.

Proporsionalitas Penyitaan dan Ukuran Kerugian Negara

Firman menekankan pentingnya keseimbangan agar instrumen penyitaan tidak bersifat abstrak. Ia mempertanyakan apakah ada opsi hukum yang lebih ringan sebelum akhirnya negara mengambil langkah penyitaan, mengingat stigma “sita” sudah menimbulkan ketakutan tersendiri bagi relasi sosial dan dunia usaha.

“Perlu ada keseimbangan antara instrumen penyitaan sebagai kaidah umum mestinya tidak boleh abstrak dalam hal penguraian aset. Asetnya yang seperti apa? Nilainya berapa? Kemudian, nexus kebutuhan proporsionalitasnya apa? Ataukah ada instrumen lain yang lebih ringan sebelum penyitaan? Karena kata sita itu sudah menimbulkan momok tentunya bagi relasi sosial, relasi bisnis. Nah, ini yang perlu diukur proporsionalitasnya,” ujar Firman.

Ia juga mempertanyakan metode penghitungan yang akan dipakai. Apakah kerugian negara dihitung berdasarkan potensi kerugian (potential loss) atau harus berdasarkan kerugian riil (actual loss).

“Ketika pembahasan penghitungan kerugian keuangan negara di ruang ini juga ada pemikiran sejauh mana ukuran kerugian itu atau aset yang dianggap perlu dirampas. Apakah bisa menggunakan pendekatan potential loss atau lebih baik sudah harus actual loss? Karena dampaknya kalau masih dikira-kira maka pasti soal penyitaan dan pemblokiran akan tidak bisa diukur,” jelasnya.

Firman mengingatkan bahwa penyitaan aset berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan roda perekonomian seseorang. Oleh sebab itu, mekanisme eksekusi wajib disertai pemberitahuan resmi yang efektif kepada pihak yang berkepentingan.

Mekanisme Pemulihan Jika Terjadi Kesalahan Sita

Lebih jauh, Firman menyoroti perlunya jaminan hukum bagi masyarakat yang menjadi target perampasan. RUU ini dinilai wajib memuat jalur pemulihan hak apabila di kemudian hari terbukti adanya kesalahan prosedur penyitaan oleh aparat.

“Hari ini kami lebih ingin memposisikan masyarakat ataupun seseorang yang ditarget akan dirampas asetnya. Jadi mestinya harus ada upaya pemulihan salah sita,” tegas Firman.

Konsep yang diusung Peradin ini sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara atau perdata mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

“Ini kan sebenarnya dalam konsep hukum administrasi negara itu yang disebut dengan atau perdata OOD, Onrechtmatige Overheidsdaad, perbuatan melawan hukum oleh penguasa juga melalui penegak hukumnya gitu,” pungkasnya.

The post RUU Perampasan Aset Dinilai Perlu Aturan Ganti Rugi appeared first on DuniaHeadline.