Berawal dari Unggahan Foto yang Menimbulkan Salah Paham

Polemik ini mencuat setelah beredar foto di media sosial pada Senin (7/9/2026). Dalam foto tersebut, nampak dua tenda prajurit dan sejumlah anggota TNI yang sedang bertugas mengenakan seragam dinas.

Yang menjadi sorotan adalah keberadaan sebuah plang di depan area tersebut bertuliskan “Dalam Pengawasan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya”. Letak plang yang terlihat berdekatan dengan tenda prajurit tersebut memicu asumsi publik bahwa pasukan TNI berada di dalam atau di atas lahan milik GRIB Jaya.

TNI AD: Prajurit Bertugas Amankan Aset Kementerian Pertahanan

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa narasi yang beredar adalah keliru. Ia menegaskan bahwa keberadaan prajurit tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan GRIB Jaya.

“Jadi faktanya adalah para prajurit berada di atas lahan milik Kementerian Pertahanan RI c.q. Kodam Jaya/Jayakarta, dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan dan penguasaan aset,” jelas Donny saat dikonfirmasi, Minggu (6/9).

Plang Berada di Lahan Bersebelahan, Efek Sudut Pandang Kamera

Donny menjelaskan lebih lanjut bahwa plang GRIB Jaya sebenarnya berdiri di lahan yang berbeda, tepat di sebelah lahan milik Kemenhan yang dijaga oleh prajurit. Perselisihan persepsi ini muncul lantaran sudut pengambilan gambar yang membingungkan publik.

“Sudut pengambilan gambar dari arah tertentu menyebabkan papan tersebut terlihat seolah-olah berada dalam satu bidang dengan keberadaan prajurit. Kondisi tersebut tidak menggambarkan posisi lahan yang sebenarnya,” ucap Donny.

Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi publik agar tidak timbul salah paham yang merugikan pihak-pihak terkait. “Kami berharap penjelasan ini memberikan gambaran utuh sehingga informasi yang berkembang tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari kondisi sebenarnya di lapangan,” pungkasnya.

The post TNI AD Klarifikasi Tenda Prajurit di Lahan Diduga Milik GRIB Jaya appeared first on DuniaHeadline.

Dana Desa Sudah Disediakan, Pemerintah Pusat Siap Intervensi

Dalam arahannya di The Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026), Prabowo menyoroti besaran anggaran yang selama ini telah dikucurkan. Ia menghitung bahwa dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun sudah berjalan selama satu dekade. Dengan porsi anggaran tersebut, menurutnya, setiap desa seharusnya mampu membangun akses jalan dan jembatan yang harganya berkisar ratusan juta hingga maksimal Rp 3 miliar.

“Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tidak ingin membuang waktu dengan mencari kambing hitam atas keterlambatan yang terjadi di masa lalu. Ia meminta seluruh permasalahan diselesaikan saat ini juga.

“Kalau gubernur, kalau bupati, kalau camat, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakkan oleh rakyat,” tegasnya.

Prabowo kemudian memamerkan capaian nyata melalui program intervensi pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa respons cepat terhadap keluhan warga telah menghasilkan pembangunan mendekati 2.500 jembatan di berbagai pelosok desa Indonesia, sebuah angka yang menurutnya luput dari perhatian sebagian elite politik.

Target Masif Perbaikan Sekolah dan Puskesmas Tiga Tahun ke Depan

Tidak hanya infrastruktur jembatan, Prabowo juga memaparkan progres pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintahannya klaim telah berhasil memperbaiki puluhan ribu sekolah dan menargetkan angka 70 ribu unit hingga akhir tahun, sebelum melonjak tajam menjadi 100 ribu sekolah pada tahun depan.

Ia pun melayangkan janji ambisius bahwa seluruh sekolah di Indonesia akan tuntas diperbaiki dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Sementara itu, fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas yang sudah mengalami kelalaian selama puluhan tahun juga masuk dalam radar perbaikan masif.

“Semua puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki saudara-saudara sekalian,” lanjut Prabowo.

Di penghujung pidatonya, Prabowo mengapresiasi kinerja para menteri di kabinetnya. Ia menilai kerja keras, keberanian, serta orientasi yang tertuju pada kebenaran dan kebutuhan rakyat menjadi modal utama agar Indonesia bisa bergerak lebih cepat ke arah yang lebih baik.

The post Prabowo Ancam Turun Tangan Bila Masalah Daerah Tak Ditangani appeared first on DuniaHeadline.

Hal tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Menurutnya, ruang regulasi tersebut harus memuat penjelasan rinci mengenai aset yang berhak disita, nilai ekonomisnya, hingga dasar pembenaran pemblokiran.

Proporsionalitas Penyitaan dan Ukuran Kerugian Negara

Firman menekankan pentingnya keseimbangan agar instrumen penyitaan tidak bersifat abstrak. Ia mempertanyakan apakah ada opsi hukum yang lebih ringan sebelum akhirnya negara mengambil langkah penyitaan, mengingat stigma “sita” sudah menimbulkan ketakutan tersendiri bagi relasi sosial dan dunia usaha.

“Perlu ada keseimbangan antara instrumen penyitaan sebagai kaidah umum mestinya tidak boleh abstrak dalam hal penguraian aset. Asetnya yang seperti apa? Nilainya berapa? Kemudian, nexus kebutuhan proporsionalitasnya apa? Ataukah ada instrumen lain yang lebih ringan sebelum penyitaan? Karena kata sita itu sudah menimbulkan momok tentunya bagi relasi sosial, relasi bisnis. Nah, ini yang perlu diukur proporsionalitasnya,” ujar Firman.

Ia juga mempertanyakan metode penghitungan yang akan dipakai. Apakah kerugian negara dihitung berdasarkan potensi kerugian (potential loss) atau harus berdasarkan kerugian riil (actual loss).

“Ketika pembahasan penghitungan kerugian keuangan negara di ruang ini juga ada pemikiran sejauh mana ukuran kerugian itu atau aset yang dianggap perlu dirampas. Apakah bisa menggunakan pendekatan potential loss atau lebih baik sudah harus actual loss? Karena dampaknya kalau masih dikira-kira maka pasti soal penyitaan dan pemblokiran akan tidak bisa diukur,” jelasnya.

Firman mengingatkan bahwa penyitaan aset berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan roda perekonomian seseorang. Oleh sebab itu, mekanisme eksekusi wajib disertai pemberitahuan resmi yang efektif kepada pihak yang berkepentingan.

Mekanisme Pemulihan Jika Terjadi Kesalahan Sita

Lebih jauh, Firman menyoroti perlunya jaminan hukum bagi masyarakat yang menjadi target perampasan. RUU ini dinilai wajib memuat jalur pemulihan hak apabila di kemudian hari terbukti adanya kesalahan prosedur penyitaan oleh aparat.

“Hari ini kami lebih ingin memposisikan masyarakat ataupun seseorang yang ditarget akan dirampas asetnya. Jadi mestinya harus ada upaya pemulihan salah sita,” tegas Firman.

Konsep yang diusung Peradin ini sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara atau perdata mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

“Ini kan sebenarnya dalam konsep hukum administrasi negara itu yang disebut dengan atau perdata OOD, Onrechtmatige Overheidsdaad, perbuatan melawan hukum oleh penguasa juga melalui penegak hukumnya gitu,” pungkasnya.

The post RUU Perampasan Aset Dinilai Perlu Aturan Ganti Rugi appeared first on DuniaHeadline.

Pendaftar dari Mancanegara hingga Jadwal Selanjutnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa partisipan yang mendaftar tersebar di 36 provinsi tanah air. Menariknya, minat tersebut tidak hanya datang dari warga domestik, tetapi juga merambat hingga ke luar negeri.

“Di antaranya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia,” ujar Pras dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).

Ia pun mengapresiasi respons luar biasa dari masyarakat tersebut. Menurutnya, tingginya minat ini menjadi cerminan kuatnya semangat kebangsaan untuk turut serta dalam perayaan kemerdekaan.

Meski demikian, Pras menyadari bahwa kuota undangan yang disediakan tentu terbatas. Oleh karenanya, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang belum beruntung pada sesi pertama. Sebagai solusi, pihaknya kembali membuka kesempatan perebutan tiket di hari berikutnya.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini (6/8) jam 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” tutur Pras.

Mensesneg kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau kanal informasi resmi dan mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, agar proses pendaftaran berikutnya bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

The post Hari Pertama, 128 Ribu Orang Daftar Tiket HUT RI appeared first on DuniaHeadline.

Hal tersebut disampaikan JK saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-XXXV di Hotel Claro, Makassar, pada Senin (3/8/2026). Menurutnya, kolaborasi ketiga elemen ini menjadi fondasi kokoh untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Tiga Pilar Ekonomi dan Keseimbangan Kebijakan

JK menjelaskan, sebuah negara yang ingin berkembang harus mengandalkan pemerintahan yang baik, pelaku usaha yang produktif, serta masyarakat yang berperan ganda sebagai konsumen sekaligus produsen.

“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026).

Masing-masing pilar memiliki tugas spesifik. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang pro-pertumbuhan, membangun infrastruktur, dan menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, pengusaha menjadi motor penggerak melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan industri, dan kontribusi pajak.

“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” jelas JK.

Ia menambahkan, keseimbangan hubungan antara negara dan pelaku bisnis sangat krusial. Pasalnya, tren ekonomi global saat ini menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi pasar bebas menuju kembali menguatnya intervensi pemerintah di berbagai negara. Meski setiap negara memiliki formulasi kebijakan yang berbeda, JK menegaskan bahwa harmonisasi antara pemerintah dan dunia usaha tetap menjadi kunci utama keberhasilan.

Tekanan Global hingga Dorongan Ekspor Daerah

Dalam forum yang sama, JK juga mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan multidimensi. Geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah dan Ukraina, berimbas langsung pada melonjaknya harga energi, membengkaknya biaya produksi, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional termasuk dengan China.

“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” imbuh JK.

Ancaman juga datang dari dalam negeri, seperti peningkatan utang dan defisit anggaran yang mesti dikelola dengan ekstra hati-hati. Tak ketinggalan, perubahan iklim seperti fenomena El Nino berpotensi menekan hasil pertanian yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.

Untuk menghadapi hal tersebut, JK mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada belanja pusat, melainkan agresif mendorong produktivitas sektor yang memiliki potensi ekspor. Ia mencontohkan komoditas unggulan luar Jawa seperti kopi, kakao, dan hasil laut yang masih sangat lapang untuk dikembangkan guna meraup pemasukan dolar AS.

“Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar,” terang JK.

Di penghujung penuturannya, JK memberikan catatan soal pengelolaan fiskal negara. Ia mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga efektivitas belanja. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara berlebihan justru berisiko memperlambat laju ekonomi, mulai dari terhambatnya pembayaran gaji pegawai hingga terpukulnya sektor konstruksi yang mengurangi lapangan pekerjaan.

The post JK: Negara Maju Terwujud Lewat Peran Aktif Masyarakat dan Pemerintah appeared first on DuniaHeadline.

Tim Sembilan Sita Dokumen Penting untuk Pembuktian

Penggeledahan berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 WIB, di Jalan Radio I Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya operasi tersebut.

“Dalam penggeledahan itu, Tim Penyidik melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujar Anang dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Anang menegaskan bahwa seluruh dokumen yang berhasil ditemukan akan langsung dianalisis secara forensik. Barang bukti tersebut akan menjadi penguat konstruksi perkara sebelum Kejagung mengajukan permohonan persetujuan penyitaan secara resmi kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia pun menjamin bahwa proses penyidikan terus berjalan secara profesional dan transparan sesuai koridor hukum.

Fakta Sejarah Pengamanan TNI dan Status Tahanan Febrie

Penggeledahan ini menarik perhatian publik mengingat lokasi rumah tersebut sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Rumah yang kini diacak-acak penyidik pernah dijaga ketat oleh sejumlah prajurit TNI.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas pernah menuturkan bahwa pengerahan personel tersebut bukanlah inisiatif sembarangan, melainkan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari institusi Kejaksaan. Pengamanan ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Nas menegaskan bahwa kehadiran aparat TNI di rumah Febrie murni untuk keamanan sang jaksa saat itu, dan tidak ada kaitannya dengan isu-isu lain yang berkembang di ruang publik maupun proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Sementara itu, terkait posisi hukum Febrie saat ini, ia resmi ditahan sejak Jumat (24/7/2026) malam. Usai menjalani pemeriksaan, Jamwas Kejagung Rudi Margono menyatakan bahwa Febrie ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Meski memastikan modus TPPU tersebut dilakukan Febrie selama menjabat dan mengabdikan diri di kejaksaan, Rudi enggan membeberkan detail teknis pembuktian.

“Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya,” tutup Rudi.

The post Rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Digeledah: Ada Dokumen TPPU, Pernah Dijaga TNI appeared first on DuniaHeadline.

Ia resmi ditahan selama 20 hari di Rutan KPK sejak 24 Juli 2026 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru Kejaksaan Agung tertanggal 20 Juli 2026. Penahanan ini buntut dari penyitaan barang bukti fantastis berupa 74 kilogram emas batangan dan uang tunai berbagai mata uang senilai sekitar Rp 476 miliar yang tersimpan dalam tujuh koper di kediamannya di Sentul, Bogor.

Tiga Jurus Bertahan dan Tebanan Kredibilitas di Mata Dunia

Untuk membongkar sangkaan, Febrie membangun perlawanan secara sistematis melalui tiga jurus utama. Pertama, menyangkal kepemilikan aset. Tim kuasa hukumnya menyeret nama-nama berinisial ST, P, F, dan Y sebagai “pemilik” harta yang disita, sembari membalikkan beban pembuktian kepada penyidik. Para pengklaim pemilik aset tersebut bahkan dikabarkan tengah menyiapkan gugatan praperadilan atas penyitaan barang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kedua, membangun narasi kriminalisasi dengan menyerang prosedur. Tim hukum mempersoalkan ketiadaan tindak pidana asal (predicate crime) yang terang, serta menganggap kejanggalan pelimpahan perkara dari Polri ke Kejagung tidak dikenal dalam KUHAP. Ketiga, menyiapkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka yang dianggap prematur, meski hingga akhir Juli langkah ini masih dikaji.

Di sisi lain, institusi kejaksaan benar-benar sedang berada di ujian berat. Tekanan publik memuncak di tengah kondisi ekonomi yang menjepit, yang digambarkan lewat frasa satire viral “in this economy”. Masyarakat geram karena di saat daya beli melemah, seorang pejabat penegak hukum justru diduga menimbun kekayaan jumbo.

Pakar hukum pun angkat suara. Mantan pimpinan KPK Laode M. Syarif menilai sangat tidak wajar seseorang menumpuk ratusan miliar di rumah pribadi dan menduga itu berasal dari suap atau pemerasan. Pakar pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa status tersangka Febrie tidak akan gugur meski praperadilan para pengklaim aset dikabulkan; justru para pengklaim wajib membuktikan alasan logis mengapa harta mereka “dititipkan” di rumah seorang jaksa—yang jelas-jelas dilarang bagi penyelenggara negara.

Sorotan atas kasus ini bahkan mendunia. Reuters, AFP, Al Jazeera, hingga South China Morning Post (SCMP) mengangkat kasus ini sebagai “salah satu skandal terbesar” penegak hukum Indonesia. SCMP bahkan mengaitkannya dengan anjloknya Rupiah sekitar 10 persen dan keraguan investor terhadap integritas kelembagaan.

Di dalam negeri, Mahfud MD menyebut pelimpahan kilat perkara ini sebagai “produk kompromi dari perang proksi” antarlembaga. Indikasi adanya perebutan legitimasi antarinstitusi kian menguat setelah muncul insiden penguntitan Febrie oleh anggota Densus 88 dan pengerahan personel TNI untuk menjaga Gedung Kejaksaan Agung.

Pola Klasik Menimbun Harta dan Peluang Gugatan Dipatahkan

Mengapa para pelaku kejahatan kerah putih memilih menyimpan hasil korupsi di rumah? Sejarah mencatat pola klasik ini kerap terulang, mulai dari jaksa Urip Tri Gunawan (2008), Pinangki (2020), hingga kasus-kasus global seperti pejabat Rusia Dmitry Zakharchenko (2016) dan mantan PM Malaysia Najib Razak (2018).

Pemilihan rumah sebagai brankas paling tidak didasari tiga alasan: menghindari jejak digital dan pelaporan otomatis ke PPATK; menjamin likuiditas instan karena emas dan valas mudah dipindahkan lintas negara; serta menciptakan ilusi kontrol, mengingat pelaku (yang ironisnya banyak berprofesi sebagai aparat hukum) merasa aman karena menguasai institusinya sendiri. Namun, sejarah membuktikan ilusi tersebut rapuh.

Lalu, akankah perlawanan Febrie lewat praperadilan berhasil membuyarkan skenario penyidik? Tren hukum di Indonesia menunjukkan jawabannya kemungkinan besar tidak. Praperadilan di negeri ini umumnya hanya menguji aspek formal, bukan substansi. Mayoritas gugatan praperadilan kasus korupsi berujung penolakan, terlebih ketika ada temuan fisik di kediaman pribadi yang merupakan “bukti lebih terang dari cahaya”. Faktanya, gugatan praperadilan pihak ketiga terkait pengalihan perkara Febrie sebelumnya pun sudah dicabut usai ia resmi ditahan.

Di sinilah letak paradoks strategi hukum Febrie. Upayanya melepaskan diri dengan menyebut inisial ST, P, F, dan Y justru berpotensi membalik menyerang dirinya. Jika Kejaksaan Agung bersikap serius, klaim tersebut justru akan menjadi peta jalan untuk menetapkan tersangka baru.

Namun jika klaim itu diabaikan, publik akan with menilai kasus ini hanyalah kompromi politik belaka untuk melokalisir perkara. Pada titik ini, kredibilitas Kejaksaan Agung dan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di era pemerintahan saat ini benar-benar dipertaruhkan.

The post Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian bagi Institusi Kejaksaan appeared first on DuniaHeadline.

Kepastian tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Umum (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan, Brigjen Rico Sirait, pada Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Jeda Delapan Tahun

Rico menjelaskan bahwa penyesuaian besaran tukin ini bukanlah kebijakan tiba-tiba, melainkan merujuk pada hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Berdasarkan penilaian tersebut, Kemhan dan TNI dinilai telah memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan.

Fakta menarik dari kebijakan ini adalah durasi jeda waktu sejak penyesuaian terakhir. Rico menuturkan bahwa sepanjang periode 2018 hingga pertengahan 2026, belum ada satupun penyesuaian indeks tunjangan kinerja yang diberikan kepada personel Kemhan dan TNI.

Langkah Follow-up untuk Tingkatkan Motivasi dan Profesionalisme

Mengenai teknis di lapangan, pihak Kemhan mengaku telah menerima salinan resmi dari kedua Perpres tersebut. Saat ini, tim internal tengah menindaklanjuti proses pelaksanaannya agar aturan baru tersebut dapat segera dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih dari sekadar urusan anggaran, kenaikan ini dimaknai sebagai bentuk perhatian serius pemerintah pusat. Rico menilai bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut merupakan apresiasi langsung atas dedikasi tinggi dan pengabdian prajurit TNI serta pegawai Kemhan selama ini.

Ia berharap, penyesuaian finansial ini mampu memberikan dampak positif pada psikologis dan kinerja personel. “Kami berharap penyesuaian ini semakin meningkatkan motivasi seluruh personel dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah,” pungkas Rico.

The post Prabowo Teken Dua Perpres, Resmi Naikkan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemhan appeared first on DuniaHeadline.

Operasi Senyap di Tiga Lokasi, 12 Tersangka Dibawa ke Gedung Merah Putih

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merinci bahwa penangkapan ke-21 individu tersebut tersebar di tiga titik lokasi. Sebanyak lima orang, termasuk sang Bupati, diciduk di Jakarta. Sementara itu, 15 orang lainnya ditangkap langsung di Pemalang, dan satu sisanya diamankan di wilayah Purworejo.

Dari total hasil tangkapan tersebut, KPK kemudian memilih 12 orang untuk segera digelandang ke Gedung Merah Putih guna menjalani pemeriksaan intensif.

“Lima di antaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Untuk tujuh orang lainnya, enam dari Pemalang dan satu dari Purworejo, kemungkinan siang ini sampai dengan sore akan tiba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Budi di Jakarta, Rabu (28/7/2026).

Terkuak Modus Jual Beli Jabatan dan Sitaan Uang Miliaran Rupiah

Pengungkapan kasus ini berawal dari konfirmasi singkat Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang membenarkan adanya penangkapan terhadap Anom Widiyantoro pada Selasa (28/7/2026) malam. Meski awalnya enggan membeberkan detail perkara, belakangan KPK merilis temuan awal dari lapangan.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa OTT ini terkait dengan dugaan rasuah proyek dan praktik jual beli jabatan di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Bukti kuat turut berhasil diamankan oleh tim penyidik. Selain memeriksa para pihak, KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilainya yang sangat fantastis.

“Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar,” pungkas Budi.

The post OTT KPK di Pemalang, Bupati dan 20 Orang Ditangkap appeared first on DuniaHeadline.

The post Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik, Ini Langkah Pemerintah appeared first on DuniaHeadline.