JAKARTA, Duniaheadline – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi mendalam bagi Haghia Sophia Lubis mengenai posisi dan peran perempuan di tengah dinamika zaman. Menurut perempuan yang juga lulusan Harvard University ini, perempuan Indonesia saat ini memang memiliki ruang yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya untuk berkarya dan mengambil peran dalam pembangunan.
Namun, terbukanya ruang tersebut belum serta-merta menghadirkan kesempatan yang benar-benar setara. Hal ini menjadi persoalan krusial mengingat besarnya potensi perempuan. Berdasarkan proyeksi BPS pada 2025, jumlah perempuan Indonesia mencapai 140,9 juta jiwa dari total 284,4 juta penduduk. Dengan proporsi hampir separuh dari populasi nasional, pembangunan tidak akan maksimal jika perempuan belum mendapat kesempatan setara untuk tumbuh dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Di Balik Peluang yang Terbuka, Tantangan Glass Ceiling dan Beban Ganda
Haghia menyoroti bahwa secara sosial dan politik, Indonesia sebenarnya sudah memiliki pengalaman menerima perempuan di posisi tertinggi, seperti kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pada 2001 lalu. Namun, keberhasilan satu individu di puncak tidak otomatis menghapus hambatan struktural.
Persoalan klasik yang kerap muncul adalah fenomena the glass ceiling (langit-langit kaca) di jenjang menengah menuju kepemimpinan. Tantangan ini kerap kali mengemuka ketika perempuan memasuki fase perkawinan dan pengasuhan anak. Tanggung jawab domestik yang besar sering kali membuat jalur karier perempuan tidak lagi sejajar dengan rekan prianya, melahirkan persoalan double burden (beban ganda) dan unpaid care work (pekerjaan perawatan tak dibayar) yang masih sangat kental.
Kemandirian Ekonomi, Data KDRT, hingga Makna Kemerdekaan Sejati
Haghia menekankan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar soal karier, melainkan perlindungan dan kebebasan menentukan pilihan hidup. Financial independence memberikan posisi tawar bagi perempuan saat menghadapi situasi tidak sehat, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Fakta di lapangan mendukung urgensi hal tersebut. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender sepanjang 2025, meningkat 14,07 persen dari tahun sebelumnya dengan hampir 90 persen terjadi di ranah personal.
Meski begitu, Haghia menolak narasi bahwa perempuan harus memilih antara keluarga dan karier. “Perempuan tidak seharusnya dipaksa memilih antara menjadi ibu yang baik dan menjadi profesional yang baik. Menjadi ibu tidak mengurangi kapasitas seorang perempuan untuk memimpin,” tegasnya.
Memasuki usia kemerdekaan ke-81, tantangan bukan lagi sekadar membuka pintu kesempatan, melainkan memastikan sistem kerja dan struktur sosial mengakomodasi kehidupan perempuan agar mereka tidak berhenti di tengah jalan. Baginya, kemerdekaan perempuan sejati adalah kebebasan memiliki pilihan: mendapat pendidikan, bekerja, membangun keluarga, hingga menyandang posisi kepemimpinan tertinggi.
“Ketika hampir separuh penduduk Indonesia adalah perempuan, memastikan mereka mencapai potensi terbaiknya bukan hanya agenda perempuan. Itu adalah kepentingan Indonesia,” pungkasnya.
Profil Haghia Sophia Lubis
Lulusan LL.M. Harvard Law School ini adalah profesional senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang hukum, tata kelola sektor publik, dan kebijakan keuangan. Selama kariernya, ia telah menduduki berbagai posisi strategis di institusi penting seperti Kantor Staf Presiden, DPR RI, Satgas Deregulasi dan Percepatan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta LPS. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan Doctor of Business Administration (DBA) dengan fokus kajian kepemimpinan strategis dan ketahanan institusi keuangan publik.
