Menu

Dark Mode
KPK Tegaskan Kasus Bea Cukai Tetap Berjalan Meski Dedi Congor Jadi Tersangka Viral Dugaan Jessica Mila Masuk Pulau Padar Saat Penutupan, Warganet Pertanyakan Aturan Panduan Lengkap Grand Prix Sepeda Motor: Sejarah, Regulasi, hingga Teknologi Pesanan MBG Dibatalkan, Pedagang Buah di Metro Merugi Jorge Messi, Ayah Lionel Messi, Tutup Usia 68 Tahun Prabowo Ancam Turun Tangan Bila Masalah Daerah Tak Ditangani

Nasional

Usai Geledah Rumah Bobby Rizaldi, KPK Periksa Lima ASN BPK

badge-check


KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan suap audit BPK dengan memeriksa lima ASN setelah penggeledahan rumah Bobby Adhityo Rizaldi. Perbesar

KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan suap audit BPK dengan memeriksa lima ASN setelah penggeledahan rumah Bobby Adhityo Rizaldi.

JAKARTA,  Duniaheadline  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan kasus suap terkait pengondisian hasil audit di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Setelah menggerebek kediaman anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, pihak berwenang kini memanggil lima aparatur sipil negara (ASN) BPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya jadwal pemeriksaan terhadap kelima ASN tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu. Kelima orang yang diidentifikasi dengan inisial AYB, RN, GNW, FLR, dan ARG ini turut diinterogasi peran mereka sebagai anggota Tim Review Pusat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim untuk tahun 2025.

Berdasarkan penelusuran, para saksi tersebut menjabat posisi strategis. AYB tercatat sebagai Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.I BPK RI (mantan Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta). RN menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, FLR merupakan Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, sementara ARG dipercaya sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Aceh III.

Rentetan OTT dan Deretan Tersangka

Kasus ini mulai terkuak ketika KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) perdana pada 7 hingga 8 Juni 2026. Operasi tersebut berhasil menjaring 10 individu yang terbagi di dua lokasi, yakni Jakarta dan Sumatera Selatan, dengan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai salah satu pihak yang diamankan.

Menyusul penangkapan tersebut, pada 9 Juni 2026, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2025–2026. Mereka meliputi Edison, Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim), Cory Erin Hardi (pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi), serta Adi Triyadi.

Tidak berhenti di situ, KPK kembali menggelar OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 yang membidik lima ASN BPK RI. Operasi ini menjadi yang ke-13 kalinya sepanjang tahun 2026. Dari penangkapan tersebut, tanggal 11 Juni 2026, lima tersangka baru ditetapkan, yakni Edison, Cory Erin Hardi, Fika Nur Alawi (Direktur PT Millenium Solusi Abadi), Augusz Dewanggara (pihak swasta), serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel.

Penggeledahan Terbaru dan Barang Bukti

Sebagai langkah pengembangan kasus, KPK melakukan penggeledahan kediaman Bobby Adhityo Rizaldi pada 14 Juli 2026. Dari aksi tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah alat elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan praktik suap yang sedang diselidiki.

Read More

KPK Tegaskan Kasus Bea Cukai Tetap Berjalan Meski Dedi Congor Jadi Tersangka

11 August 2026 - 15:18 WIB

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pesanan MBG Dibatalkan, Pedagang Buah di Metro Merugi

9 August 2026 - 16:27 WIB

Pedagang buah menjual dagangannya di pasar tradisional.

Prabowo Ancam Turun Tangan Bila Masalah Daerah Tak Ditangani

8 August 2026 - 17:07 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para kepala daerah.

Roy Suryo Kalah Lagi dan Lagi di Praperadilan

7 August 2026 - 14:20 WIB

Roy Suryo menghadiri sidang praperadilan di pengadilan.

RUU Perampasan Aset Dinilai Perlu Aturan Ganti Rugi

6 August 2026 - 13:54 WIB

Suasana rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.
Trending on Nasional