Menu

Dark Mode
OTT KPK di Pemalang, Bupati dan 20 Orang Ditangkap Buket Bunga Diska Dibuang, Sarah Gibson Pilih Move On Populasi Motor Bensin 130 Juta Unit, Peluang Motor Listrik Indonesia Dinilai Masih terbuka Harga BBM Nasional Mengunci Angka, Tidak Tersentuh Gejolak Pasar Ruben dan Sarwendah Berselisih soal Biaya Renovasi Rp11 Miliar Gerakan Rakyat Resmi Daftar ke Kemenkum sebagai Parpol

Kesehatan

Virus Nipah: Pemerintah Siapkan Sistem Deteksi Dini, Masyarakat Diminta Waspada

badge-check


					Petugas kesehatan melakukan skrining deteksi dini virus Nipah di fasilitas medis Indonesia Perbesar

Petugas kesehatan melakukan skrining deteksi dini virus Nipah di fasilitas medis Indonesia

 (DUNIAHEADLINEPemerintah Indonesia belum berencana menutup perbatasan bagi warga negara asing meski mewaspadai potensi masuknya virus Nipah (NiV) ke Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatat jumlah kasus virus Nipah secara global masih sangat terbatas.

Pemerintah Ikuti Rekomendasi WHO

“Belum ada penutupan perbatasan karena rekomendasi WHO menyebutkan jumlah yang terkena masih sangat sedikit,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat kunjungan ke Rumah Sakit Kardiologi Emirat–Indonesia (RS KEI) Solo, Jawa Tengah, Kamis, 29 Januari 2026.

Meski demikian, Menkes Budi menyatakan bahwa pemerintah meningkatkan kewaspadaan dengan menyiapkan sistem skrining kesehatan yang lebih ketat untuk mendeteksi virus Nipah. Langkah ini diambil mengingat virus Nipah dikenal memiliki tingkat kematian yang tinggi dan belum memiliki vaksin maupun obat khusus. Hingga saat ini, virus tersebut belum terdeteksi di Indonesia.

Menurut Menkes Budi, deteksi virus Nipah akan dilakukan melalui pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR), serupa dengan pemeriksaan Covid-19. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan reagen-reagen yang diperlukan untuk mendukung deteksi dini tersebut.

“Kalau ada orang yang dicurigai batuk tidak sembuh-sembuh, itu akan kita skrining. Bisa influenza, Covid-19, atau kemungkinan virus Nipah,” ujar dia.

Skrining Diperketat dan Imbauan Konsumsi Buah

Baca Juga [PENIPUAN] Tautan “Bansos dari CEO Telegram”
Menkes Budi mengatakan reagen deteksi virus Nipah disimpan di Kementerian Kesehatan dan akan didistribusikan ke laboratorium milik Kemenkes di berbagai daerah jika ditemukan kasus yang dicurigai. Langkah ini, menurut dia, merupakan bagian dari penguatan sistem surveilans penyakit menular di Indonesia.

Selain pengawasan medis, Menkes Budi juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi buah-buahan. Ia mengingatkan agar tidak memakan buah yang sudah terbuka karena berpotensi terkontaminasi air liur kelelawar, yang diketahui dapat menjadi media penularan virus Nipah.

“Kalau makan buah, sebaiknya dikupas sendiri supaya bisa dilihat kondisinya. Atau pilih makanan yang dimasak,” kata Menkes Budi.

Ia berharap virus Nipah tidak masuk ke Indonesia, meski mengakui penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas yang tinggi. “Kalau orang terkena, kemungkinan meninggalnya memang besar,” ucapnya.

Dengan langkah-langkah antisipasi yang telah disiapkan, pemerintah berharap dapat mencegah masuknya virus Nipah ke Indonesia dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman penyakit tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Read More

OTT KPK di Pemalang, Bupati dan 20 Orang Ditangkap

29 July 2026 - 16:37 WIB

Petugas KPK saat melakukan operasi tangkap tangan di Pemalang.

Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik, Ini Langkah Pemerintah

26 July 2026 - 11:49 WIB

Masyarakat mengurus administrasi di kantor BPJS Kesehatan.

Hotman Paris Resmi Mundur dari Tim Kuasa Hukum Febrie Adriansyah

23 July 2026 - 15:48 WIB

Hotman Paris memberikan pernyataan kepada awak media.

Sudaryono Gantikan Nanik di BGN, Disorot Media Asing

22 July 2026 - 15:51 WIB

Nanik saat menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Deretan Kepala Daerah Jateng Terkena OTT KPK

16 July 2026 - 11:30 WIB

Ilustrasi Gedung KPK dengan latar peta Provinsi Jawa Tengah.
Trending on Hukum